Politik Pemerintahan

DPRD Banyuwangi Minta KPU Tinjau Ulang Anggaran Pilbup

Banyuwangi (beritajatim.com) – Komisi 3 DPRD Banyuwangi meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah meninjau ulang anggaran untuk perhelatan Pemilihan Bupati (Pilbup) Banyuwangi Tahun 2020. Salah satunya terkait anggaran untuk debat kandidat calon yang disiarkan secara langsung di media.

“Kita sengaja mengundang Komisioner KPU Banyuwangi untuk rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 terkait anggaran yang dibutuhkan dalam rangka perhelatan Pilbup 2020. Secara total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 62 Milyar sekian,” kata Ketua Komisi 3 DPRD Banyuwangi, Khusnan Abadi, Kamis (1/8/2019)

Anggaran tersebut terbagi menjadi dua termin, yakni untuk kebutuhan Tahun 2019 dan Tahun 2020. “Untuk kebutuhan di Tahun 2019 bisa diusulkan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Sedangkan untuk kebutuhan Tahun 2020, akan dimasukkan pada APBD 2020,” ujarnya.

Di Tahun 2020, lanjut Khusnan, pihaknya meminta KPU untuk melakukan analisa ulang. Pasalnya, ada beberapa item anggaran yang dirasa masih kurang. Di antaranya anggaran untuk sosialisasi dan debat kandidat.

“Kita memang belum mencermati secara detail. Tapi dari paparan yang disampaikan KPU secara general, kita melihat ada beberapa item yang perlu dianalisa ulang. Salah satunya kaitannya dengan sosialisasi dan lain-lain. Termasuk anggaran debat kandidat,” ujarnya.

Saat Pilbup tahun 2015 lalu, kata Khusnan, debat kandidat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati disiarkan secara langsung oleh media televisi nasional. Namun, untuk perhelatan Pilbup tahun 2020 mendatang, anggaran debat kandidat yang diajukan oleh KPU sebatas untuk media televisi lokal.

“Ini kan penurunan. Wong kita ini sudah internasional kok. Faktornya apa coba kenapa kita harus kembali ke televisi lokal?” ujarnya.

Padahal, lanjut Khusnan, penyebaran informasi terkait debat kandidat ini sangat erat kaitannya dengan penyampaian visi misi pasangan calon. Sehingga akan lebih massif jika disiarkan secara langsung oleh televisi nasional.

“Kita ingin sukses pilkada kan. Indikatornya, partisipasi pemilih tinggi. Tentu ini berkaitan erat dengan sosialisasi dan publikasi,” terangnya.

Selain anggaran sosialisasi dan publikasi yang dinilai masih kurang, Komisi 3 juga menilai fasilitas KPU kurang memadahi. Untuk itu, pihaknya akan mengusulkan kepada pemkab untuk sekiranya memberikan hibah atau hak pinjam pakai atas fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan KPU.

“Ini ternyata meja dan kursi masih kurang. Juga fasilitas mobil dinas ternyata hanya satu. Semestinya KPU sebagai lembaga yang melayani dan menelorkan pemimpin di Banyuwangi harus wibawa. Makanya kita sudah diskusikan, apakah nantinya bisa diberi hibah atau hak pinjam pakai oleh Pemkab,” pungkasnya. [rin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar