Politik Pemerintahan

DPRD Akan Panggil Ulang Tim Anggaran Pemkab Bojonegoro

Ketua DPRD Bojonegoro Imam Solikhin

Bojonegoro (beritajatim.com) – Masa kerja efektif yang tinggal 10 hari sebelum memasuki libur Hari Raya Idul Fitri. Oleh sebab itu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro akan memaksimalkan untuk melakukan kegiatan penanganan Covid-19.

“Selama sisa hari aktif ini akan kami upayakan untuk melakukan kunjungan ke beberapa pemerintah desa dan kecamatan serta melakukan rapat kembali bersama Tim Anggaran,” ujar Ketua DPRD Bojonegoro Imam Solikhin, Jumat (1/5/2020).

Semua komisi sudah dibagi masing-masing desa maupun kecamatan yang akan dikunjungi selama delapan hari masa kerja. Masing-masing anggota diharapkan bisa mendengar langsung keluhan masyarakat terkait dengan pencegahan dan penanganan Virus Corona atau Covid-19.

“Dari situ kami akan memberikan rekomendasi kepada eksekutif sesuai keluhan masyarakat, sehingga program pemerintah diharapkan bisa sesuai dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Sisanya, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, akan dipakai untuk rapat kembali dengan Tim Anggaran Pemkab Bojonegoro. Rapat anggaran itu diharapkan eksekutif bisa menjelaskan secara rinci asal usul anggaran yang dipakai untuk penanganan Covid-19. “Peruntukannya juga harus jelas,” tegasnya.

Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro Anwar Murtadlo mengatakan, alokasi penanganan Covid-19 ini sebesar Rp 93,8 miliar yang diambilkan dari beberapa refocusing anggaran di APBD maupun non APBD.

Anwar Murtadlo menambahkan, untuk rasio anggaran penanganan Covid-19, berjumlah Rp 93,8 miliar tersebut terdiri dari tiga pos alokasi yakni untuk penanganan kesehatan berjumlah Rp 35 miliar, penanganan terhadap dampak ekonomi berjumlah Rp 20 miliar dan digunakan untuk penyediaan jaring pengaman sosial atau social safety net sebesar Rp 38 miliar.

“OPD pelaksana kegiatan diantaranya Dinas Kesehatan, RSDU Sosodoro Djatikoesoemo, RSUD Padangan, RSUD Sumberrejo, DPKPCK, Satpol PP, Dinas Sosial, BPBD, Dinas Damkar, DLH, DP3AKB, Dinas Dukcapil, DPMPTSP, Dinas Peternakan dan Perikanan, Bagian Hukum dan UU, Inspektorat, dan Kecamatan,” ujarnya. [lus/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar