Politik Pemerintahan

DPP PKB Tak Setuju Kenaikan Cukai Rokok 23 Persen

Sidoarjo (beritajatim.com) – Rencana pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI menaikkan harga cukai rokok hingga 23 persen dan harga jual rokok eceran 35 persen, per Januari 2020, mendapat kritikan dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ketua DPP PKB Bidang Ketenagakerjaan dan Migran Dita Indah Sari mengatakan, kebijakan pemerintah ini akan menimbulkan persoalan serius bagi industri pertembakauan. Kenaikan yang sangat besar ini untuk menekan angka konsumsi dan pada akhimya akan menggerus volume produksi.

“Saya kira kenaikan cukai rokok sebesar itu bukan solusi. Dampaknya, petani tembakau dan buruh pabrikan rokok akan menanggung akibatnya,” kata Dita usai dialog kenaikan cukai dan dampak bersama perwakilan perusahaan rokok dan buruh di Sedati Sidoarjo, Minggu (22/9/2019)

Untuk menyikapi hal ini, lanjut dia, DPP PKB Bidang Ketenagakerjaan dan Migran bersama perwakilan wakil rakyat dari Fraksi PKB di DPRD Provinsi Jatim dan daerah kabupaten/kota menyatakan sikap.

Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Hj. Anik Maslahah memberikan materi dalam dialog dengan buruh dalam menyikapi kenaikan harga cukai rokok

“Jelas kenaikan ini akan berefek domino terhadap pekerja, terhadap industri kecil menengah dan lainnya. Kami setuju ada kenaikan tapi besarannya yang tidak setuju. Kenaikan 23 persen itu akan membunuh banyak industri bersama. Yang kami harapkan bisa berkisar 12 sampai 15 persen. Jika tetap dinaikkan 23 persen, kami akan terus memperjuangkan hal ini, terutama melalui wakil-wakil kami yang ada di DPR RI, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota yang ada,” tegasnya.

Dita menambahkan, sikap ini dikeluarkan karena untuk memperjuangkan nasib petani tembakau dan rokok. Apalagi jumlah petani tembakau dan perusahaan rokok skala industri kecil, menengah dan besar, jumlahnya sangat banyak di Jawa Timur.

“Untuk menekan angka konsumsi, kami setuju terhadap pemerintah untuk menyosialisasikan bahaya rokok terutama terhadap usia dini, bukan dengan cara menaikkan harga cukai,” papar mantan aktivis buruh di era Orde Baru ini.

Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Anik Maslahah menjelaskan, di Jatim ada 38 kabupaten/kota. Dari jumlah itu ada 20 kabupaten/kota sebagai penghasil tembakau akan bernasib tidak bagus jika sampai ada kenaikan cukai tembakau rokok.

Ketika ada fluktuasi harga yang begitu tinggi akan berimplikasi kepada turunnya atas permintaan yang kecil. Maka otomatis hasil menjualnya juga kecil. “Dari sini efek keniakan cukai akan berdampak. Makanya kami menyatakan sikap agar pemerintah tidak menaikkan harga cukai secara tinggi untuk melindungi masyarakat maupun petani tembakau,” jelasnya. [isa/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar