Politik Pemerintahan

DPMPTSP Jatim Buka Layanan Jemput Bola ke Pedesaan Kampung Nelayan

Surabaya (beritajatim.com) – Sektor perikanan di Jatim bisa menjadi komoditas ekonomi yang menjanjikan. Karena itu, pemerintah provinsi memberi pelayanan lebih untuk meningkatkan sektor itu. Yakni, layanan perizinan menggunakan sistem jemput bola.

Salah satu dokumen yang dibutuhkan nelayan adalah surat izin penangkapan ikan (SIPI). Dokumen ini menjadi dasar mereka untuk bekerja. Dengan begitu, aktivitas mereka dianggap legal oleh pemerintah. Banyak nelayan yang belum memiliki itu. Sebab, nelayan kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan dokumen tersebut.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Timur, Aris Mukiyono menyikapi persoalan itu. “Kami buat terobosan jemput bola,” katanya.

DPMPTSP Jawa Timur memiliki kendaraan yang keliling dari satu tempat ke tempat lain. Kendaraan itu melayani pengurusan dan penerbitan surat izin. Termasuk surat izin usaha perikanan (SIUP) dan surat izin operasi menggunakan genset. “Layanan itu, kami berikan gratis,” ungkap Aris.

Ada beberapa daerah yang sudah dilayani. Antara lain, Sumenep, Lamongan, Malang, dan Trenggalek. Hingga kini, mobil tersebut berkeliling di pesisir pantai di Jawa Timur. Program tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. “Mereka banyak yang mendaftar dan mengurus legalitas itu,” ujarnya.

Layanan tersebut hanya mendekatkan pada masyarakat. Persyaratan mengurus layanan tetap sama. Yakni surat permohonan, fotokopi SIUP, fotokopi grosse, fotokopi buku kapal perikanan, spesifikasi teknis alat penangkapan ikan, dan gambar rencana umum kapal.

Dulu, nelayan kesulitan karena harus bolak-balik untuk mengurus dokumen tersebut. Mereka butuh waktu mengurus SIUP, lalu mengurus SIPI. Kini dokumen tersebut diurus pada satu tempat yang berada di sekitar mereka.

Lokasi pengurusan dokumen yang dekat tidak mengganggu aktivitas kerja mereka. Nelayani cukup meluangkan waktu satu hari. Mereka juga tidak perlu mondar-mandir ke kota untuk melegalkan usaha tersebut. Wajar jika nelayan sangat tertarik dengan program tersebut.

Data DPMPTSP menyatakan total berkas yang ditangani dalam satu bulan terakhir mencapai 259 perizinan. Jumlah tersebut melebihi target yang ditetapkan, yakni 110 perizinan. Aris menegaskan, program ini sesuai dengan Nawa Bhakti Satya gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur dan merupakan arahan untuk rembug nyekrup dengan OPD di Jawa Timur. Terobosan akan dilakukan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. “Dengan begitu, warga merasakan pemerintah hadir untuk masyarakat,” pungkasnya. (tok/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar