Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

DPKPCK: Diknas Lempar Tanggung Jawab Rehab Gedung Sekolah

Bojonegoro (beritajatim.com) – Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Bojonegoro Adie Witjaksono mengatakan bahwa lempar tanggung jawab Dinas Pendidikan (Disdik) untuk pembangunan gedung sekolah yang rusak itu tidak berdasar, Rabu (28/9/2022).

Apalagi, kata Adie, biaya dan perencanaan pembangunan maupun rehabilitasi gedung sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) itu berada di Dinas Pendidikan. “Kalau kami (DPKPCK) disuruh mengerjakan, tetapi perencanaan dan penganggaran di dinas pendidikan ya tidak bisa,” ujarnya.

Menurut Adie, sebelum 2021 memang untuk pembangunan gedung sekolah menjadi tanggung jawab DPKPCK. Namun, kemudian Bapeda kemudian menyerahkan kembali perbaikan dan pembangunan gedung sekolah ke dinas pendidikan. Kemudian, Desember 2021 oleh KPK disarankan agar pembangunan gedung diserahkan ke dinas teknis.


“Namun, anggaran dan perencanaan di tahun anggaran 2022 masih di dinas pendidikan. Seharusnya jika memang menuruti rekomendasi KPK, anggaran itu sudah diserahkan ke cipta karya (DPKPCK,red),” jelasnya.

Ketentuannya sekarang, jika kegiatan itu diserahkan ke cipta karya seharusnya dinas pendidikan koordinasi dengan dinas teknis untuk melakukan pembangunan maupun rehabilitasi itu. “Salah satu koordinasinya itu misalnya untuk verifikasi apakah sekolah yang mengajukan pembangunan itu akan di merger atau tidak,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Zainal Arifin mengatakan, berdasarkan rekomendasi KPK, untuk pengerjaan rehab dan pembangunan gedung harus dilakukan oleh PPKom dalam hal ini yakni, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK).

“Pada Agustus 2021 sudah bersurat ke dinas cipta karya (PKPCK). Intinya meminta bantuan agar mengerjakan pekerjaan diknas. Jawabannya mereka sudah banyak pekerjaannya sendiri dan SDM yang dimiliki terbatas sehingga tidak bisa bantu pengerjaan fisik di diknas,” ujarnya, Senin (26/9/2022).

Akibatnya, bantuan untuk pengerjaan ruang kelas baru (RKB) maupun rehab kelas untuk sekolah dasar (SD) dan SMP yang bersumber dari APBD sebanyak 102 sekolah masih terbengkalai. Rinciannya, gedung SD sebanyak 92 lokasi dan SMP 10 lokasi dengan plafon anggaran sekitar Rp31 miliar. “Dalam P-APBD ada usulan lagi 68 lokasi. Rata-rata rehab sama pembangunan pagar senilai Rp13 miliar,” pungkasnya. [lus/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar