Politik Pemerintahan

DPD RI Jembatani Sengketa Tanah Warga di Kota Mojokerto dengan PT KAI

Penandatanganan kesepakatan Pemkot Mojokerto, PT KAI, BAP DPD RI dan perwakilan warga Miji Baru I. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) melakukan kunjungan kerja ke Kota Mojokerto menindaklanjuti pengaduan warga Miji Baru I terkait sengketa agraria yang melibatkan Warga Miji Baru I dengan PT KAI (Persero), Senin (5/10/2020). Dalam pertemuan tersebut dihasilkan sebuah kesepakatan.

Yakni membuat surat ke Presiden RI untuk memohon fasilitas atau audiens untuk menyelesaikan masalah sengketa tersebut. Rapat dengar pendapat dengan Walikota Mojokerto, perwakilan Warga Miji Baru I, PT. KAI, DPRD Kota Mojokerto, Kanwil BPN Jawa Timur, Dirjen Kekayaan Negara Jawa Timur dan pihak terkait lainnya di ruang Nusantara Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menjelaskan, selama ini warga telah menempati lahan tersebut sejak tahun 1963. Sebelumnya Camat Kota Mojokerto mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kotamadya untuk memberikan kuasa kepada kepala desa, agar lahan tersebut dapat diurus oleh warga. Namun, seiring waktu berjalan terdapat sengketa lahan dengan pihak PT KAI yang mengklaim memiliki Peta Grondkaart sebagai bukti atas status tanah.

“Audiensi kali ini, merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan kami (Pemerintah Kota Mojokerto) pada tanggal 30 Oktober 2019 bersama BAP DPD-RI terkait masalah lahan di Kelurahan Miji dengan PT KAI. Dan alhamdulillah, semua tim dari BAP DPD-RI dapat memediasi serta membantu menyelesaikan permasalahan tanah di Kelurahan Miji dengan PT KAI,” ungkap Ning Ita (sapaan, red).

Menurut perempuan pertama Wali Kota di Kota Mojokerto ini, dalam kasus sengketa lahan ini Pemkot Mojokerto tidak memiliki kewenangan apapun karena kewenangannya ada di pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya bersifat memfasilitasi dan mendampingi warga jika terjadi sengketa seperti yang dialami warga Miji Baru 1 dengan PT KAI tersebut.

“Dalam hal ini, harus mengedepankan hati nurani tentang bagaimana hak-hak dasar warga terkait dengan papan atau tempat tinggal ini memiliki kejelasan status. Nah tentu ini juga bukan hal yang mudah, karena dalam sengketa ini, yang dihadapi warga adalah pemerintah sebagai pemilik sah lahan tersebut. Kondisinya menjadi cukup rumit, karena kedua belah pihak juga memiliki dokumen sebagai alat bukti masing-masing,” terangnya.

Ning Ita menjelaskan, berbagai opsi yang sudah didiskusikan dan disepakati dalam forum ini masih memiliki banyak kendala dan juga membutuhkan proses yang panjang. Masing-masing opsi memiliki kelemahan sehingga mengambil jalan yang tercepat menurut forum yakni dengan langsung menembus ke Presiden RI, Joko Widodo.

“Opsi ini bisa menjadi alternatif solusi yang paling mungkin dan paling singkat jika dibandingkan dengan beberapa alternatif solusi yang ditawarkan tadi. Kita akan berupaya keras memberikan informasi yang proporsional kepada Presiden supaya bisa menjadi dasar pertimbangan yang kuat untuk menentukan sebuah kebijakan yang levelnya nasional. Kita berharap keputusan Presiden nantinya dapat berpihak kepada kepentingan masyarakat dan tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan,” tegasnya.

Ketua BAP DPD RI, Bambang Sutrisno menjelaskan komitmen BAP untuk memediasi dan membantu menyelesaikan masalah tanah Miji Baru Ini dengan PT. KAI. “Pertemuan ini berguna untuk mendapatkan pandangan dan penjelasan yang komprehensif terkait tindak lanjut dan perkembangan (progress) penanganan permasalahan tanah Miji, maka BAP hadir untuk mendorong upaya penyelesaian permasalahan dimaksud,” ungkapnya.

Bambang pun berharap, melalui upaya ini dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan kepada kedua belah pihak (warga Kelurahan Miji dan PT KAI). Melalui serangkaian pertemuan yang telah dilakukan, BAP DPD-RI akan segera merumuskan rekomendasi kepada pemerintah agar dapat memberikan manfaat bagi kepentingan bersama.

“Kami di sini, untuk duduk bersama dan mencari solusi terkait penyelesaian permasalahan tanah antara warga masyarakat Miji Baru I dengan PT KAI yang selama ini menjadi sengketa status kepemilikannya. Tadi kami menerima usulan, untuk membuat surat yang ditujukan secara langsung kepada Presiden RI agar dapat memberikan fasilitasi serta audiensi dalam rangka menyelesaikan tanah sengketa ini. Usulan tersebut akan kami tindak lanjuti secepatnya,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua BAP DPD RI, Asyera Respati A. Wundalero menambahkan, pihaknya berharap melalui upaya tersebut dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan kepada kedua belah pihak. “Melalui rangkaian pertemuan yang telah dilakukan, BAP akan segera merumuskan rekomendasi kepada pemerintah agar dapat memberikan manfaat bagi kepentingan bersama,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, permasalahan warga Miji Baru I dengan PT KAI telah berlangsung lama. Secara umum, laporan yang diterima dari masyarakat Miji Baru I, disebutkan bahwa pada tahun 1963 sekelompok warga masyarakat telah menduduki dan bermukim di atas tanah eks milik United Mosale Compagny (UMC).

Sebuah perusahaan swasta Belanda-Inggris. Saat ini tanah tersebut masuk ke dalam wilayah administratif Kelurahan Miji, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. PT KAI telah mengakui bahwa tanah tersebut sebagai miliknya, dengan mendasarkan bahwa Grondkaart merupakan bukti kepemilikannya, sebagaimana yang tertuang dalam suratnya tertanggal 19 Oktober 1971.

PT KAI memerintahkan kepada setiap warga setempat yang tinggal di atas tanah dimaksud untuk segera mengosongkannya. Atas hal ini, PT KAI mendapat reaksi dari warga Miji Baru I. Sejauh ini warga sudah berupaya mendapatkan hak kepemilikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan dengan memenuhi berbagai persyaratan dan melalui proses sesuai prosedur yang berlaku.

Upaya penyelesaian masalah secara mediasi juga telah dilakukan, akan tetapi karena belum tercapainya titik temu, permasalahan ini akhirnya berkembang menjadi masalah yang berkepanjangan. Lahan yang menjadi sengketa antara warga Miji Baru 1 dengan PT KAI yakni sebelah utara berbatasan denhan rel PT KAI atau Jalan Bhayangkara.

Sebelah selatan berbatasan dengan Asrama Polisi Jalan Pahlawan, Gg Miji Baru 2, sebelah barat berbatasan dengan tanah aset Stasiun KA Mojokerto atau Lingkungan Ngaglik, Kelurahan Kranggan dan sebelah timur berbatasan dengan Jalan Pahlawan. Lingkungan Miji Baru 1 yang menjadi sengketa ditempati oleh warga sejumlah 91 Kepala Keluarga (KK) yang terbagi ke dalam 2 RT. [tin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar