Politik Pemerintahan

DPD Projo Jatim: Ada Oknum Gunakan Isu RUU HIP untuk Lengserkan Presiden Jokowi

Sulistyanto Widiyatmoko, Sekretaris DPD Projo Jawa Timur

Malang (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ormas Projo Jawa timur, menyatakan bahwa ada gerakan yang berusaha melengserkan Jokowi sebagai Presiden RI lewat aksi politik dari kelompok tertentu.

Hal itu sebagai upaya kudeta merangkak dalam aksi demonstrasi anti RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Projo Jatim menduga, unjuk rasa itu merupakan tindakan  yang bertentangan dengan segala aspek sejarah leluhur, dan  kehendak rakyat yang demokratis.

“Projo Jawa Timur siap di garis depan dalam  melawan setiap usaha inkonstitusional dan anti-demokrasi apalagi untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo,” kata Sulistyanto Widiyatmoko, Sekretaris DPD Projo Jawa Timur, Sabtu (27/6/2020).

Menurut Bung Tanto sapaan akrabnya mengatakan, tontonan ini seperti pertunjukan drama. Ada upaya didesain oleh kelompok-kelompok yang kerjanya, kecintaan tanah airnya tidak jelas  dan kelompok anti demokrasi harus ditindak.

“Jangan  menjual isu komunis atau kebangkitan PKI. Isu itu sangat mengada-ada dan rakyat tidak percaya sama sekali, karena sejarah 55 tahun yang silam generasi muda saat ini tidak mengerti apa itu PKI dan yang lebih aneh lagi mereka membuat bendera PKI sendiri, membentangkan sendiri, membakar sendiri, menghasut rakyat dengan mencampur adukan antara politik dan agama disertai fitnah yang tidak mendasar sama sekali,” tegas Bung Tanto.

Ia melanjutkan, isu yang dihembuskan, membuat Ormas Projo muak terhadap kelakuan kelakuan orang yang tidak bertanggung jawab dengan membuat keonaran pada pemerintahan Jokowi-Makruf Amin.

“Dengan adanya keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19, ada sekelompok orang yang mempolitisir situasi negara agar rakyat dalam suasana ketakutan dan kekacauan dengan desakan pemakzulan yang tidak bisa dinalar dengan akal sehat,” paparnya.

Bung Tanto juga menjelaskan, bahwa Presiden Jokowi pada 16 Juni 2020 telah memutuskan menunda pembahasan RUU HIP bersama DPR. Dengan keputusan itu, RUU usulan inisiatif DPR tersebut otomatis tidak bisa dibahas lebih lanjut.

Masih kata Bung Tanto, Presiden Jokowi berpendapat RUU HIP masih memerlukan lebih banyak aspirasi masyarakat. Keputusan Presiden Jokowi tersebut, hasil menelaah masukan masyarakat yang disuarakan berbagai kelompok, termasuk ormas agama maupun ormas non agama yang cinta bangsa dan negara.

Namun pada Rabu 24 Juni, atau 8 hari sejak keputusan Presiden Jokowi untuk menolak pembahasan RUU HIP, muncul demonstrasi yang menuduh Presiden Jokowi mendukung RUU HIP sehingga harus dimakzulkan.

“Pertunjukan drama komedi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatas namakan  diri sebagai anak NKRI, bersama masa aksi dengan skenario memutar balikan fakta itu merupakan fakta basi. Rakyat sudah cerdas, rakyat sudah paham sejarah, gerakan mendesak pencopotan Presiden itu ilegal dan inkonstitusional,”  kata Bung Tanto.

Dengan fakta itu, Projo Jatim mengajak masyarakat untuk menyikapi secara kritis setiap gerakan politik yang mengada-ada dan inkonstitusional seperti yang terjadi pada 24 Juni yang lalu.

“Kami yakin masyarakat sudah dewasa. Apalagi Indonesia sedang prihatin dan membutuhkan kebersamaan dan gotong royong dalam menghadapi pandemi Covid-19,” beber Bung Tanto.

Presiden Joko Widodo di pesawat Kepresidenan. Foto: Sekretariat Presiden

Terpisah, Ketua Kominfo DPD Projo Jatim, Azhari Hasan juga menjelaskan Presiden Jokowi telah memutuskan menunda RUU HIP bersama DPR. Presiden tidak serta merta melakukan itu, masih memerlukan lebih banyak aspirasi masyarakat.

DPD Projo Jawa timur, meminta semua pihak untuk menahan diri jangan terpancing emosi karena gerakan aksi yang mengatas namakan diri anak NKRI dan sebagai generasi penerus harus cerdas menyikapinya.

“Bila ada saran atau pendapat silahkan disampaikan sesuai mekanisme yang ada. Namun apabila ada pihak  yang memaksakan kehendak dengan aksi-aksi menimbulkan kegaduhan yang mengarah pada tindakan makar NKRI, ormas Projo Jawa timur meminta aparat TNI/POLRI  jangan segan-segan untuk menindak tegas secara hukum yang berlaku di Indonesia,” tegas Azhari.

Azhari menambahkan, Pancasila sebagai falsafah dasar negara secara teologis, sosiologis dan psikologis sudah sesuai keberadaan negara kita bangsa Indonesia tercinta kita ini. Jadi kita harus menjaganya, dengan menjaga berarti kita menghormati leluhur kita. Mencintai leluhur berarti beriman.

“tindakan initiatif oknum mencederai demokrasi itu sebagai pengkhianatan kepada rakyat. Dengan falsafah pancasila kita sudah selaras. Cita-cita leluhur dan ulama-ulama harus kita junjung tinggi, kita hormati dan kita jaga dengan baik sebagai generasi untuk pencapaian pembangunan Indonesia maju,” Azhari mengakhiri. (yog/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar