Politik Pemerintahan

Dosen Komunikasi Unej Ini Lihat Sisi Lain Pemakzulan Bupati Jember

Faida saat penyerahan KTP dukungan untuk maju sebagai calon perseorangan di Pilkada Jember.

Jember (beritajatim.com) – Muhammad Iqbal, pengajar komunikasi politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, melihat sisi lain dari pemakzulan Bupati Faida oleh DPRD. Sisi lain yang mematangkan demokrasi.

Iqbal memandang, pemakzulan ini secara politik mengindikasikan upaya antisipasi terjadinya potensi penyalahgunaan kekuasaan dari Bupati Faida yang mencalonkan diri kembali melalui jalur perseorangan. “Jika tak dimakzulkan, proses kampanye Faida berpotensi bias penggunaan fasilitas negara,” katanya, Sabtu (25/7/2020).

Pemakzulan bisa saja dilihat sebagai cerminan kekhawatiran parpol pada peluang kemenangan elektoral pasangan Faida dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto dalam pilkada. “Pasalnya, survei-survei masih menempatkan Faida relatif lebih unggul dibanding calon lain yang sejauh ini juga belum jelas siapa didukung parpol atau koalisi apa,” kata Iqbal.

Namun, lanjut Iqbal, pemakzulan ini memiliki implikasi positif secara demokratis. “Pemakzulan semestinya diposisikan sebagai upaya untuk mematangkan masa depan komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif demi kepentingan rakyat Jember,” katanya.

Muhammad Iqbal, pengajar komunikasi politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

“Katakanlah jika tak ada keputusan politik pemakzulan, lalu Faida-Vian terus melaju dalam kontestasi pilkada 9 Desember 2020 mendatang dan menang, maka hampir pasti tidak punya legitimasi apapun di mata legislatif. Jelas ini situasi buruk untuk roda pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan publik,” kata Iqbal.

Di sisi lain, kata Iqbal, bisa jadi pemakzulan malah menjadi semacam energi atau ‘amunisi baru’ bagi kampanye Faida. “Bahwa dirinya telah dizalimi oleh kekuatan politik. Faida bisa saja memanfaatkan psikologi politik masyarakat pemilih untuk membangun simpati itu. Tapi perlu dipahami Dewan akan bersikukuh bahwa keputusan pemakzulan terjadi karena sejumlah pertimbangan normatif dan tak ingin ini dikaitkan dengan konteks pilkada,” katanya. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar