Politik Pemerintahan

Doktor Unej: Opini Tidak Wajar dari BPK adalah Momentum Emas Bupati Jember

Muhammad Iqbal Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Jember

Jember (beritajatim.com) – Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi politik Universitas Jember dan mantan anggota tim konsultan Badan Pemeriksa Keuangan RI, meminta Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak berkecil hati dengan opini tidak wajar dari BPK.

Opini tidak wajar diberikan setelah BPK Jawa Timur memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jember 2020. Predikat ini melengkapi wajah buruk tata kelola pemerintahan Kabupaten Jember, setelah pada tahun sebelumnya dipandang disclaimer oleh BPK.

“Namun jika dibaca secara positif, Bupati Hendy dan Wakil Bupati Firjaun Barlaman dapat menjadikan opini tidak wajar LHP BPK ini sebagai momentum emas mewujudkan slogan ‘Wes Wayahe Mbenahi Jember’,” kata Iqbal, Rabu (2/6/2021).

Iqbal menyarankan pemerintahan Hendy-Firjaun agar mewujudkan spirit akselerasi dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pihak. “Terutama ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” katanya.

Iqbal menyodorkan dua cara. Pertama memperkuat harmonisasi komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif.  “Kedua, meningkatkan daya deliberasi, transparansi dan akuntabilitas tata kelola dan tanggung jawab keuangan daerah dengan mendorong keterbukaan informasi publik,  membangun pola relasi media dengan menjamin kelancaran akses atas sumber informasi publik,” katanya.

Dalam konteks solusi kedua ini, menurut Iqbal, organisasi perangkat daerah humas dan Dinas Komunikasi dan Informasi Jember memegang peran penting. “Mereka perlu mendukung pemerintahan Jember agar menjadi lebih optimal dan menjalin relasi media yang kondusif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” katanya.

Ada tujuh hal bersifat material yang menyebabkan BPK menilai LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Jember 2020 tidak disajikan secara wajar. Pertama, tidak ada pengesahan DPRD atas APBD Tahun Anggaran 2020.

Kedua, jumlah penyajian belanja pegawai sebesar Rp 1.302,44 miliar serta belanja barang dan jasa sebesar Rp 937,97 miliar tidak sesuai dengan penjabaran APBD dan merupakan hasil pemetaan (mapping) yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan penyajian beban pada laporan operasional. Akibatnya, belanja pegawai disajikan lebih rendah, sedangkan belanja barang dan jasa disajikan lebih tinggi, masing-masing sebesar Rp 202,78 miliar.

Ketiga, terdapat realisasi pembayaran senilai Rp 68,80 miliar dari angka Rp 1.302,44 miliar yang disajikan dalam belanja pegawai, yang tidak menggambarkan substansi belanja pegawai sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Realisasi tersebut merupakan pembayaran yang terjadi karena kesalahan penganggaran dan realisasi belanja pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Keempat, dari jumlah Rp 126,08 miliar yang disajikan sebagai kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020, di antaranya terdapat sebesar Rp 107,09 miliar yang tidak berbentuk uang tunai dan/atau saldo simpanan di bank, sesuai ketentuan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kelima, terdapat utang jangka pendek lainnya sebesar Rp 31,57 miliar dari jumlah sebesar Rp 111,94 miliar yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

Keenam, tim manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) tidak melakukan rekapitulasi realisasi belanja sebesar Rp 66,59 miliar atas mutasi persediaan dan saldo akhir persediaan yang bersumber dari belanja barang dan jasa yang berasal dari dana BOS dan PPG. Atas realisasi belanja tersebut, tidak diperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai beban persediaan.

Terakhir, pada penyajian nilai perolehan akumulasi penyusutan dan beban penyusutan atas aset tetap – jalan, irigasi,dan jaringan masing-masing sebesar Rp 3.470,53 miliar, Rp 2.007,36 miliar, dan Rp 141,46 miliar, terdapat aset tetap – jalan, irigasi, dan jaringan berupa rehabilitasi, renovasi, dan/atau pemeliharaan yang belum dan/atau tidak diatribusikan secara tepat ke aset induknya. Ini mempengaruhi akurasi perhitungan beban dan akumulasi penyusutan.

Apabila Pemerintah Kabupaten Jember melakukan atribusi aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan/atau pemeliharaan tersebut ke aset induknya secara tepat, maka penyajian nilai akumulasi penyusutan dan beban penyusutan akan berbeda secara signifikan. [wir/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar