Politik Pemerintahan

Doktor Komunikasi: PKB Ingatkan Bupati Jember agar Tak Terjerumus Seperti Novi

Muhammad Iqbal

Jember (beritajatim.com) – Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengapresiasi keberanian Partai Kebangkitan Bangsa yang mengingatkan Bupati Hendy Siswanto soal pengangkatan pejabat definitif.

Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Jember menyarankan Bupati Hendy Siswanto agar segera melantik pejabat definitif organisasi perangkat daerah (OPD). Ketua PKB Jember Ayub Junaidi menyerukan kepada semua pihak yang ingin menitipkan sosok pejabat agar tidak mengganggu bupati. “Kepala OPD ini bukan jabatan politis. Tidak usah diriwuki agar proses pembangunan berjalan,” katanya.

Iqbal menilai, pernyataan Ayub Junaidi tersebut secara komunikasi politik bisa dimaknai sebagai upaya aktor yang membangun opini publik, agar pemerintahan Hendy Siswanto dikelola oleh birokrasi dengan sistem meritokrasi yang efektif.

“Politisi yang sebenarnya di luar partai koalisi Bupati Hendy ini justru tengah mengingatkan kepada kita semua agar tata kelola pemerintahan hendaknya dibangun secara meritokratif dan menghindari potensi jeratan birokrasi koruptif,” kata Iqbal, Rabu (12/5/2021).

Iqbal menyebut kasus operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai contoh terbaru politik koruptif transaksional. Perilaku politik ini mengedepankan jual beli dan titipan jabatan.

“Atas dua aspek opini itu yakni meritokratif dan koruptif, Bupati Hendy sebaiknya gerak cepat dan taktis. Artinya, tetap elegan membangun harmoni komunikasi politik dengan partai koalisi pengusungnya dan santun respek mengapresiasi opini dari politisi non koalisi,” kata Iqbal.

Menurut Iqbal, bupati bisa saja mengambil posisi diskresi dan akomodatif. “Tapi jangan abaikan asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Intinya, transparan, akuntabel, dan deliberatif,” katanya.

Dengan kata lain, lanjut Iqbal, seluruh keputusan desain birokrasi Pemkab Jember dirancang secara partisipatif terbuka dengan mengedepankan kapasitas dan kompetensi, serta menghindari transaksi politik ‘dagang sapi’.

Bupati Hendy Siswanto sendiri mengatakan, tak ada yang mengintervensinya dalam urusan pengangkatan pejabat. “Kami menerima semua saran dari sahabat-sahabat dan menurut saya itu baik, dan mereka tidak ngriwuki kok. Hanya saran-saran. Insya Allah akhir Juni (pembangunan) running,” katanya. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar