Politik Pemerintahan

Dok! DPRD Jember Resmi Melakukan Interpelasi

Jember (beritajatim.com) – Sidang paripurna DPRD Jember, Senin (23/12/2019), akhirnya resmi memutuskan penggunaan hak interpelasi terhadap Bupati Faida. Tujuh fraksi menyatakan setuju tanpa perkecualian.

Tujuh fraksi itu adalah Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Nasional Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Pandekar.

Pandangan umum penjelasan mengenai alasan penggunaan hak interpelasi disampaikan oleh Tabroni dari Fraksi PDI Perjuangan. Namun pengusul awal interpelasi adalah empat tujuh anggota Fraksi PDI Perjuangan, empat anggota Fraksi Pandekar, dan empat anggota Fraksi Nasdem. Mereka didukung 29 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dari lintas fraksi.

Interpelasi dipicu oleh kebijakan Bupati Jember menerbitkan dan mengundangkan peraturan tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (KSOTK) 30 Organisasi Perangkat Daerah tanggal 3 Januari 2019. “Ini merupakan kebijakan yang menjadi pondasi bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Jember dan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat Jember sehingga merupakan kebijakan yang sangat penting, strategis dan memiliki dampak yang meluas kepada seluruh sendi-sendi Pemerintah Kabupaten Jember,” kata Tabroni.

“Bahwa akibat kebijakan Bupati terkait dengan KSOTK dan kebijakan lainnya yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memiliki dampak yang merugikan kepentingan khalayak luas baik dari sisi Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana dan pelayan masyarakat maupun bagi masyarakat Jember secara umum,” kata Tabroni.

Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Bersatu Hasan Basuki menyetujui penggunaan hak interpelasi. Dalam pandangan umumnya, Fraksi GIB menilai terbitnya peraturan bupati dan mutasi sejumlah pejabat yang tak sesuai dengan aturan perundang-undangan telah berdampak pada tidak diberikannya kuota perekrutan calon pegawai negeri sipil daerah untuk Kabupaten Jember oleh pemerintah pusat.

“Kedua, 711 aparatur sipil negara yang tidak bisa naik golongan atau naik pangkat,” kata Hasan. Ketiga, terganggunya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara,” kata Hasan.

Ketua Fraksi PKB Hafidi mendukung penggunaan hak interpelasi. “Hak interpelasi bukan hal istimewa. Hak interpelasi akan jadi langkah istimewa bila kita lakukan bersama-sama. Interpelasi yang diusulkan membutuhkan dukungan. Fraksi PKB di ujung 2019, sebagai kado manis bagi masyarakat Jember dan bentuk cinta kepada masyarakat Jember, memberikan dukungan 100 persen bagi penggunaan hak interpelasi,” katanya.

Ketua Fraksi PPP Ahmad Faisol membantah jika fraksinya tidak utuh dalam mendukung interpelasi. “Kami siap di barisan pendukung interpelasi,” katanya.

Dalam pandangan umumnya, Ketua Fraksi Pandekar Agusta Jaka Purwana menyetujui penggunaan hak interpelasi, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kebijakan Bupati Faida yang dipertanyakan adalah masalah birokrasi sebagaimana dibacakan Tabroni.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan, sidang paripurna paripurna akan dilanjutkan pada 27 Desember 2019 dengan agenda pembacaan jawaban Bupati Faida terhadap pertanyaan DPRD. “Interpelasi harus dilaksanakan sesegera mungkin, karena anggota-anggota DPRD Jember telah berinisiatif sendiri tanpa arahan pimpinan hingga mengumpulkan tanda tangan 44 orang. Pimpinan wajib menghormati inisiatif anggota DPRD Jember,” katanya.

“Harapan kami mudah-mudahan interpelasi bisa menjawab kegelisahan dan beragam pertanyaan di masyarakat, utamanya terkait dengan tidak adanya formasi calon pegawai negeri sipil untuk Kabupaten Jember. Ini harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Jember karena menyangkut hajat hidup masyarakat,” kata Itqon. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar