Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

DJPb Jatim Tanda Tangan MoU dengan Pemkab Sidoarjo

Sidoarjo (beritajatim.com) – Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Selasa (11/1/2022). MoU dalam rangka meningkatkan kerja sama tentang pemanfaatan Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur Taukhid menyampaikan bahwa penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama kali ini adalah sebuah deklarasi Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah kabupaten Sidoarjo.

Bahwa ada hak dari Pemerintah kabupaten Sidoarjo kepada Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur dan ada kewajiban Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya secara sekilas Kepala Kanwil DJPb juga menjelaskan tugas dan fungsi Kanwil DJPb serta peran Kanwil DJPb di daerah terutama terkait dengan implementasi kebijakan fiskal di Daerah dalam upaya membangun ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.

Sebagai pelengkap pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Kepala Kanwil DJPb menyampaikan paparan secara ringkas terkait dengan “Perkembangan Implementasi Kebijakan Fiskal Pemerintah di Wilayah Jawa Timur s.d 31 Desember 2021”

Paparan dimulai dengan APBN sebagai wujud kebijakan fiskal pemerintah serta tujuan dan sasaran yang ingin diraih (current position to destination/targeting posistion). Beberapa ukuran/indikator yang digunakan antara lain tingkat IPM, tingkat Kemiskinan, tingkat Pengangguran, dan pemerataan kesejahteraan (gini ratio).

Undang-undang Dasar 1945 pasa 23 ayat (1) menyatakan bahwa Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur Taukhid memaparkan terkait dengan alokasi APBN di Jawa Timur melalui 3 channel yaitu TKDD, Belanja Kementerian/Lembaga, dan Belanja Non Kementerian/Lembaga (khusus untuk Belanja subsidi baik Energi dan Non Energi). Paparan selanjutnya dilaporkan secara ringkas terkait dengan kinerja pelaksanaan APBN s.d 31 Desember 2021 baik di Jawa Timur maupun spasial di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam kesempatan ini, Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali menyampaikan bahwa melalui kesepakatan bersama ini akan mempererat kerja sama antara pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jatim dalam melaksanakan pengelolaan kebijakan keuangan publik di Kabupaten Sidoarjo khususnya kinerja di bidang keuangan.

Harapannya, kegiatan ini bukan hanya seremonial saja, tetapi semoga dapat benar-benar direalisasikan dalam peningkatan koordinasi di bidang keuangan. Bupati Sidoarjo berterima kasih kepada Kanwil DJPB Jawa Timur dan meminta dukungan agar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat meningkatkan kapasitas fiskal untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

“Sidoarjo daerah yang cukup komplek, merupakan penyangga kota ke-2 sebesar se-Indonesia, seiring pembangunan semakin pesat,maka acuan kedepan dalam tata kelola keuangan lebih baik di Kabupaten Sidoarjo,” terangnya.

Untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sidoarjo, lanjutnya, Pemkab berusaha membuat kebijakan yang dapat mengakomodasi dan mendukung perkembangan industri kreatif yang dikembangkan Generasi Y dan Generasi Z di era industri 4.0. selain itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga menghimbau para pelaku ekonomi untuk tidak segan melakukan spend money untuk menggerakkan ekonomi.

Selanjutnya ke acara utama yaitu penandatangan Nota Kesepakatan disertai dengan penyerahan plakat dari Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur kepada Bupati Sidoarjo. [isa/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar