Politik Pemerintahan

Diundang Rapat Tak Hadir, Kepala BPKAD Jember Disidak Dewan

Jember (beritajatim.com) – Komisi C DPRD Jember, Jawa Timur, langsung menginspeksi dadakan kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Jumat (11/9/2020). Gara-gara Kepala BPKAD Jember Penny Artha Medya tak menghadiri undangan rapat membahas sanksi pencabutan hak-hak keuangan Bupati Faida selama enam bulan yang dijatuhkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Rapat yang dimulai pukul sembilan pagi tersebut hanya dihadiri Kepala Bank Jatim Jember Prihananto. Setelah rapat selesai dalam waktu kurang lebih 20 menit, Ketua Komisi C David Handoko Seto memutuskan untuk melakukan sidak untuk menemui Penny di kantornya. Sidak diikuti beberapa anggota Komisi C lainnya.

David disambut pegawai meja depan yang menjelaskan bahwa Penny tidak ada di tempat. “Dari tadi pagi tidak ada,” kata pegawai itu.

“Tapi sudah tahu kalau ada undangan dari DPRD?” tanya pria berkepala gundul ini.

“Sudah,” kata petugas perempuan tersebut.

Anggota Komisi C tersebut kemudian ditemui Sekretaris Daerah Jember Mirfano dan dua kepala bidang. “Kami sengaja ke sini untuk mengetahui tindak lanjut surat dari gubernur (mengenai sanksi administratif terhadap Bupati Faida),” kata David.

Bupati Faida dijatuhi sanksi administratif berupa larangan menerima hak-hak keuangan, meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan lainnya, honorarium, biaya penunjang operasional, dan hak-hak keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sejak 2 September 2020. Dia dianggap bersalah dalam keterlambatan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember 2020.

“Jadi prinsip, kami akan patuh terhadap SK Gubernur ini. Bu Penny belum berkoordinasi dengan kami. Tapi prinsipnya, teman-teman birokrasi akan patuh pada perintah Gubernur,” kata Mirfano.

David meminta kepada Mirfano agar menginstruksikan kepada semua organisasi perangkat daerah untuk tidak memberikan honor apapun kepada Bupati Faida. “Kami akan mengundang Pemkab Jember untuk melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait lintas komisi di DPRD Jember,” katanya.

Mirfano mengatakan Bupati Faida sudah menerima surat gubernur tersebut. “Hal-hal bersifat teknis insya Allah nanti akan diatur teman-teman BPKAD,” jelasnya.

“Kami berharap, karena surat gubernur ini berlogo resmi pemerintah provinsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, agar dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi, akan berdampak hukum kepada masing-masing pihak,” kata David. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar