Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Ditandatangani Bupati, Buruh Mojokerto Akan Kawal Rekomendasi Usulan UMK Rp4,5 juta

Mojokerto (beritajatim.com) – Buruh dari Aliansi Perjuangan Buruh Mojokerto (APBM) akan mengawal rekomendasi usulan Upah Minimal Kabupaten (UMK) 2022 sebesar Rp4,5 juta. Ini setelah Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati merekomendasikan usulan UMK dari buruh tersebut untuk dibawa ke Provinsi Jawa Timur.

Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Eka Herawati mengatakan, kedatangan APBM ke Pemkab Mojokerto untuk menyampaikan tuntutan terkait UMK tahun 2022. “Untuk merekomendasi UMK 2022 dan alhamdulillah Bupati merekomendasi,” ungkapnya, Kamis (25/11/2021).

Masih kata Eka, usulan UMK Mojokerto tahun 2022 buruh sebesar Rp4,5 juta yang diteruskan ke Gubenur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Eka menjelaskan, ada tiga jenis usulan UMK yang disampaikan ke Bupati Mojokerto. Satu, perusahaan yang selama ini tidak membayar upah tidak sesuai UMK.

“Atau perusahaan yang melakukan penangguhan sehingga kita harus menyelamatkan perusahaan yang tidak mampu membayar UMK. Ini yang kita sebut UMK 1. Kedua adalah perusahaan yang selama ini membayar UMK dan ketiga adalah perusahaan yang selama ini sudah membayar di atas UMK,” katanya.

Menurutnya, di Kabupaten Mojokerto banyak perusahaan yang sudah membayar upah sesuai UMK dan dibawah UMK. Sehingga buruh ingin menyelamatkan perusahan-perusahaan tersebut agar tidak ada penutupan perusahaan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

“Ini tuntutan kita yang kita sampaikan. Bupati memberikan rekomendasi tersebut usulan dari serikat buruh sebesar Rp4,5 juta. Perkataan putusan nanti, silahkan diputuskan oleh Gubenur. Yang penting hari ini, kita memberikan masukan positif untuk seluruh pekerja di Kabupaten Mojokerto,” tuturnya.

Eka menambahkan, usulan UMK Mojokerto tahun 2022 sebesar Rp4,5 juta tersebut ada kenaikan antara 10 persen sampai 13 persen. UMK Kabupaten Mojokerto tahun 2021 sebesar Rp4.279.000, usulan kenaikan UKM Mojokerto tahun 2022 menjadi Rp4,5 juta.

“Rekomendasi yang sudah ditandatangani Bupati Mojokerto akan kita kawal sampai di provinsi. Kita akan mengawal rekomendasi Bupati Mojokerto di Gubenur tanggal 29 November pekan depan, massa aksi akan mengawal ke Gubenur,” tegasnya. [tin/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar