Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Disorot Pemerintah Pusat, Pernikahan Dini Selama Pandemi Jadi PR Pemkab Jember

Bupati Hendy Siswanto

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, harus memenuhi 24 indikator agar bisa disebut Kabupaten Layak Anak (KLA). Salah satu yang mendapat sorotan dari pemerintah pusat adalah kasus pernikahan dini di Jember selama masa pandemi Covid-19.

“Kemarin memang ada problem pernikahan dini di Jember. Ini ada kaitannya dengan Covid dan infrastruktur yang tidak terintegrasi dan rusak,” kata Bupati Jember, Hendy Siswanto, ditulis Jumat (10/6/2022).

Menurut Hendy, infrastruktur yang rusak dan Covid membuat warga tidak bisa bebas melakukan mobilisasi. Sementara proses edukasi terhambat akibat adanya larangan berkumpul.

“Bagaimana kami mau mengedukasi? Kumpul-kumpul tidak boleh. Sekitar 30-40 persen masyarakat Jember di pinggiran akhirnya karena tidak ada kegiatan, pernikahan dini terjadi,” katanya.

Penanganan pernikahan dini, menurut Hendy, harus komprehensif. Semua organisasi perangkat daerah (OPD) harus terlibat bersama.

“Infrastruktur ada kaitan dengan KLA. Dinas Sosial ada kaitan dengan KLA. Maka itu harus bersama-sama,” katanya.

“Ini baru bisa kita rasakan 10-15 tahun ke depan saat kepemimpinan kita diganti anak kita. Saat itulah kita bisa merasakan perubahan Indonesia seperti apa. Dari sekatang KLA harus segera diwujudkan,” tutur Hendy.

Pemkab Jember harus menyelesaikan 24 indikator KLA yang terbagi dalam lima klaster. “Lima klaster itu ada di semua OPD Pemkab Jember, kepolisian, Kementerian Agama, dan komunitas, termasuk institusi lainnya. Ini adalah kerja bareng untuk mencapai itu,” kata Hendy.

“Kenapa? Judulnya Kabupaten Layak Anak. Anak di sini bukan anak OPD. Anak kita. Semangatnya adalah bagaimana kita mengedukasi rakyat Jember agar hak anak betul-betul terpenuhi. Bagaimana mereka bisa menikmati lingkungannya, bagaimana menikmati pendidikannya,” tutur Hendy.

Hendy berusaha keras mengejar kekurangan agar bisa disebut KLA. “Salah satunya sistem monitoring agar terukur. Contoh di Dinas Pendidikan, apa yang diberikan kepada anak-anak, treatmentnya seperti apa. Itu harus ada ukurannya, dan dalam bentu,” katanya. Evaluasi dilakukan secara berkala.

Orang tua dan sekolah diminta memantau anak didik, terutama seusai pulang sekolah. “Jangan sampai dia berangkat, tapi tak ke sekolah. Atau saat pulang, mampir ke mall,” kata Hendy. [wir/beq]


Apa Reaksi Anda?

Komentar