Politik Pemerintahan

Disnakertrans Lamongan Beri Sanksi Perusahaan Tak Bayar THR

Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lamongan memastikan bahwa hak pekerja akan tetap terpenuhi dan memantau proses penyaluran THR keagamaan.

Kepala Disnakertrans Lamongan, Hamdani Azhari menyampaikan, bahwa meski masih dalam suasana pandemi, penyaluran THR kepada pekerja di Lamongan harus diberikan paling lambat H-7 lebaran. Bahkan dirinya tak segan akan memberi teguran atau sanksi bagi perusahaan yang menyalahi aturan pemberian THR.

“Ada sekitar 30 ribu sekian pekerja di Lamongan, H-7 hak THR harus diberikan ke tangan pekerja,” ujar Hamdani saat ditemui di kantornya, Rabu (28/04/2021).

THR yang harus diberikan, lanjut Hamdani, sedikitnya satu kali gaji pekerja, untuk pekerja baru juga tetap mendapat THR meski nantinya akan disesuaikan dengan masa kerjanya.

“UMK di Lamongan berkisar 2.488.724, namun tidak bisa menjadi acuan karena tiap karyawan memiliki kontrak kerja masing-masing. Seperti outsourcing (alih daya), kontrak (PKWT) ataupun pekerja tetap (PKWTT) semua berhak menerima THR Keagamaan,” lanjutnya.

Hamdani menegaskan, kalau nantinya ada perusahaan yang nakal dengan tidak memberi hak pekerja, akan ada pemanggilan hingga sanksi adminitratif.

“Saksi administratif jelas akan menyasar para perusahaan yang menyelewengkan hak pekerja, nantinya tim akan memastikan data keuangan dan unsur terkait lainnya, apabila ada masalah akan kami carikan solusi,” tegas Hamdani.

Kepala Disnakertrans tersebut menghimbau, agar perusahaan tidak memanfaatkan kondisi pandemi sebagai alasan tidak memberikan THR keagamaan. Dirinya akan terus mewaspadai, jika ada perusahaan yang melakukan kecurangan. “Kami selidiki, takutnya praktik kecurangan dilakukan untuk menghindari kewajiban memberi THR, dengan alasan masalah keuangan,” pungkasnya. [kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar