Politik Pemerintahan

Disnaker Kabupaten Malang Siapkan Program LTSA

Malang (beritajatim.com) – Usai menggelar kegiatan Job Market Fair (JMF) yang menyedot pencari kerja hingga 6 ribu orang, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang dalam waktu dekat siap meluncurkan program Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).

Hal ini dibuktikan Disnaker melalui rapat koordinasi pembentukan tim LTSA, Selasa (19/11/2019). Terkait pelaksanaan teknis LTSA, hadir dalam rapat hari ini perwakilan dari Dinas Kesehatan, BPJS, kepolisian dari Polres Malang, BNI, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI).

Kepala Disnaker Kabupaten Malang, Yoyok Wardoyo menjelaskan, LTSA ini sesuai dengan amanat undang-undang yang tertuang dalam UU nomor 18 tahun 2017. Selain itu, juga sesuai dengan arahan dari Kemenaker.

“LTSA ini adalah bagian dari layanan publik. Semua layanan di sini, tujuannya agar tidak mempersulit rakyat untuk perizinan,” kata Yoyok.

Masing-masing instansi, lanjut Yoyok memiliki peran. Misalnya saja dari Dinkes, untuk mendapatkan rekomendasi kesehatan bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Selama ini tes kesehatan dilakukan di rumah sakit yang ada di Kota Malang.

Rapat pembentukan LTSA tahap awal ini membahas mengenai kesulitan-kesulitan atau kendala yang dihadapi oleh masing-masing instansi. Yoyok berharap, kendala itu dapat segera teratasi. Pasalnya, implementasi UU yang menjadi payung hukum LTSA akan diimplementasikan pada awal Januari 2020 mendatang.

“Januari sudah diterapkan, jadi diharapkan sebelum itu sudah komplet,” tegasnya.

Yoyok berpesan kepada para peserta rapat agar menyampaikan hasil hari ini kepada pimpinan mereka masing-masing.

Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja (Penta), Disnaker Kabupaten Malang, Rahmat Yuniman menjelaskan, rapat koordinasi ini membahas mengenai teknis dan operasional. Nantinya, imbuh Yuniman, akan ada pertemuan lebih lanjut.

“Nanti akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas hal ini,” ujar Yuniman.

Yuniman menambahkan, untuk pembahasan mengenai pembiayaan yang akan dicover oleh BNI, masih terus berlanjut. Bahkan, berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Yuniman bahan untuk MoU dan perjanjian kerjasama (PKS) sudah sampai di meja Sekretaris Daerah. Kemudian, dilanjutkan ke Bupati Malang.

“Setelah tanda tangan MoU baru dilanjutkan dengan PKS,” Yuniman mengakhiri. [yog/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar