Politik Pemerintahan

Jadi Pendorong Pembangunan,

Diskominfo Kabupaten Mojokerto Gelar Sosialisasi dan Pemantapan Komitmen Kepala OPD

Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo saat membuka Sosialisasi dan Pemantapan Komitmen Kepala OPD dalam Implementasi Arsitektur SPBE Kabupaten Mojokerto tahun 2020.

Mojokerto (beritajatim.com) – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mojokerto, menggelar Sosialisasi dan Pemantapan Komitmen Kepala OPD dalam Implementasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Mojokerto tahun 2020.

Sosialisasi yang digelar di salah satu hotel di Trawas ini dibuka Pjs Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo.

Kepala Diskominfo Kabupaten Mojokerto, Ardi Sepdianto dalam laporannya mengatakan, pentingnya sosialiasi tersebut salah satunya karena dapat berpengaruh terhadap indeks evaluasi SPBE. “Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, SPBE ini sangat penting untuk dilaksanakan di lingkup pemerintahan, dan untuk mengukur kualitas implementasi SPBE ini, diukur dari indeks SPBE,” ungkapnya, Selasa (24/11/2020).

Masih kata Ardi, saat ini hasil evaluasi indeks SPBE di Kabupaten Mojokerto masih berada di kisaran terbawah sehingga SPBE juga diharapkan berjalan dengan komitmen bersama. Pengguna SPBE dimulai dari pemerintahan, masyarakat maupun pemilik bisnis. Apalagi saat ini era digital.

“Untuk mengukur kualitas SPBE, diukurnya dari index. Dari evaluasi tahun lalu, index kita masih rendah yakni 1,55 dari skala tertinggi 0-5. Maka, kunci sukses pelaksanaan SPBE adalah komitmen OPD. Harapannya, setelah kita berkomitmen hari ini, index kita bisa naik bahkan kalau bisa 4,0,” katanya.

Karena kepentingan tersebut, menurutnya komitmen dari para Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) menjadi begitu penting. Oleh karena itu, lanjut Ardi, perlu adanya komitmen dari pimpinan OPD untuk penggunaan SPBE. Sehingga, harapannya dengan sosialisasi tersebut dapat meningkatkan indeks.

Sementara itu, Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo, pada sambutan pengantar mengupas makna SPBE dilihat dari sarana kelengkapan maupun instrumen-instrumen pendukung. Saat ini semua kegiatan telah berbasis elektronik, karenanya instansi pemerintah juga harus mulai menggunakan IT dalam pelayanannya.

“Saat ini kepemerintahan (governance) sudah disyaratkan menjalankan e-government. Sekarang kita semua pegang IT. Sebagai unsur penyelanggara negara, kita dituntut untuk melaksanakan IT. SPBE sudah tidak bisa ditawar-tawar. Itu bagian sukses kita mendorong pembangunan,” ujarnya.

Pjs Bupati juga menekankan agar SPBE berjalan sesuai instruksi dengan memperhatikan komponen-komponennya. Pjs Bupati juga menyimpulkan jika tujuan SPBE adalah pemerintahan yang dituntut terbuka dalam informasi, menyampaikannya secara real time dengan feedback satu sama lain.

“Roadmap seperti apa, harus diikuti action plan. Problem juga harus diketahui. Instrumen harus lengkap. Ada ‘Man Behind The Gun’ juga. Ada ndak operatornya, ada ndak SDM-nya. Lalu, harus ada juga konektivitasnya dengan rumah besar informasi yang tersambung dengan Kominfo, hingga terciptalah big data,” tuturnya.

Pjs Bupati juga berpesan, agar para kepala OPD mempunyai komitmen terhadap program SPBE tersebut. Menurutnya, yang sangat penting adalah komitmen dari para pimpinan OPD untuk memberikan motivasi, dorongan, komitmen untuk implementasi SPBE di instansinya masing-masing. [tin/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar