Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Dishub Sidoarjo Keluarkan Surat Ini, Dewan Minta Untuk Dicabut

Parking zone sign with car icons. Parking concept in flat style. Vector illustration.

Sidoarjo (beritajatim.com) – Beredar surat larangan para jukir melakukan pungutan parkir yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kab. Sidoarjo Nomor 551/272/438.5.13/2022. Kaitan surat itu, Komisi B DPRD Sidoarjo meminta Dishub Sidoarjo mencabut surat tersebut. Sebab, pengelolaan parkir dengan pihak ketiga belum ada kepastian.

Soal parkir berlangganan yang sudah dilelang, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) masih menunggu rekomendasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Per-tanggal 1 April kemarin Dishub Sidoarjo melalui surat tersebut menghimbau juru parkir yang berjumlah sekira 200 orang untuk tidak lagi melakukan penarikan retribusi.

Baca Juga:

    “Jangan sampai potensi pendapatan dari parkir hilang. Soal mekanisme dilapangan, silahkan Dishub Sidoarjo yang mengatur asal tidak bertabrakan dengan regulasi yang ada,” Kata Bambang Pujianto Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo Kamis (21/4/2022).

    Sementara itu, Kepala Dishub Sidoarjo, Benny Airlangga mengatakan pihaknya sudah mengkomunikasikan masalah ini dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum mengeluarkan surat himbauan.

    Namun, permasalahannya saat ini gaji para jukir di APBD 2022 itu hanya dianggarkan mulai Januari-Maret. Maka harus ada skema baru, misalkan dibayar setalah ada untuk para jukir itu. “Saya sudah meminta, mungkin masalah anggaran gaji jukir ini bisa ditutup dengan menggunakan Biaya Tidak Terduga (BTT red,),” jelasnya.

    Namun, mantan Asisten II Sekda Sidoarjo mengaku saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari TAPD terkait skema yang bisa dijalankan dalam mengelola parkir. “Mau pakai skema apa saja saya siap. Dan begitu ada perintah, ya akan langsung saya jalankan. Hari ini pun saya bisa lakukan,” tandas Benny.

    Kalau tidak begitu, masih menurut Benny, pihaknya juga punya konsep dikerjasamakan dengan pengelola parkir yang saat ini dengan sistem bagi hasil. “Jadi kita tidak perlu mengeluarkan dana lagi,” pungkasnya. (isa/kun)


    Apa Reaksi Anda?

    Komentar