Politik Pemerintahan

Disdik Pamekasan Didesak Lakukan Rasionalisasi Honorer Non Katagori

Pamekasan (beritajatim.com) – Legislator Pamekasan, M Suli Faris mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) setempat, agar segera melakukan rasionalisasi jumlah tenaga honorer non katagori.

Sebab saat ini tercatat sebanyak 8.090 ribu orang tenaga honorer non katagori, mereka tersebar di beberapa jenjang lembaga pendidikan di daerah berslogan Bumi Gerbang Salam. Mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Terlebih pembengkakan tersebut karena Kepala Sekolah diberi kewenangan untuk menanda tangani Surat Keputusan (SK) bagi ribuan tenaga honorer non katagori. Padahal semestinya SK tersebut harus dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

“Hemat kami, seharusnya SK tersebut dikeluarkan (diterbitkan) oleh pimpinan tertinggi instansi atau OPD. Dan kepala sekolah bukan kepala OPD dan bukan pula kepala UPT Dinas Pendidikan serta bukan pengguna anggaran, artinya kepala sekolah itu bukan pejabat yang berwenang mengeluarkan SK,” kata M Suli Faris kepada beritajatim.com, Jum’at (8/3/2019).

Politisi PBB menilai proses yang terjadi selama ini cenderung dipaksakan, sehingga para honorer non katagori menjadi korban sebuah kebijakan tak berpihak. “Bagi kami pribadi, kepala sekolah itu tidak bisa mengeluarkan SK. Berdasar ilmu administrasi pemerintahan yang dia fahami, yang berwenang mengeluarkan SK itu pejabat tertinggi di instansi terkait,” ungkapnya.

“Jadi kami meminta agar instansi terkait segera melakukan rasionalisasi, apalagi status para tenaga honorer non katagori hanya berdasar SK Kepala Sekolah. Kalau hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin jumlah tenaga honorer non katagori bisa membengkak,” sambung politisi yang akrab disapa Sulfa.

Dari itu, politisi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Pamekasan juga mengimbau instansi terkait agar melakukan langkah konkrit mengatasi nasib para tenaga honorer non katagori. “Jika misalnya nanti ada yang terbuang karena tidak sesuai dengan jumlah rasionalisasi, konsekuensinya kita bisa hadapi bersama,” imbaunya.

“Karena bagaimanapun memang tidak mungkin, jika misalnya satu lembaga pendidikan terdapat 10 tenaga honor atau sejenisnya. Apalagi jumlah siswanya tidak sesuai dengan jumlah tenaga yang ada, ditambah dengan keberadaan para ASN,” jelasnya.

Sebelumnya pihaknya juga menyampaikan penantian panjang para Tenaga Honorer K2 di daerah berslogan Bumi Gerbang Salam, harus puas menerima kenyataan berupa kekecewaan.

Penantian panjang honorer katagori dua di dasarkan pada pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi PNS. Dimana proses pengangkatan tenaga Honorer K1 dilakukan bertahap mulai 2005 hingga 2009.

Jika pengangkatan tenaga Honorer K1 sudah selesai, maka selanjutnya tenaga Honorer K2 dapat diangkat sebagai PNS. Ketentuan tersebut menandakan bahwa pemerintah telah memberikan peluang dan harapan bagi para tenaga Honorer K2.

Hanya saja peluang tersebut akhirnya sirna pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana dalam regulasi tersebut justru menghempaskan harapan para tenaga Honorer K2 yang hanya berpeluang menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan cara mengikuti uji kompetensi. [pin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar