Politik Pemerintahan

Dirjen Otoda Kemendagri Ingatkan Netralitas ASN di Pilkada

Malang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Malang menggelar sosialisasi Penguatan Netralitas dan Integritas ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam rangka menciptakan Good Governance Government 2019 di salah satu ballroom hotel di Kota Malang, Senin (28/10/2019).

Sosialisasi dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Malang dan Dirjen Otoritas Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik.

Isu yang dibahas salah satunya, terkait netralitas ASN jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 mendatang.

Dirjen Otoda Kemendagri, Akmal Malik menerangkan, netralitas paling mudah dilakukan adalah jangan pergunakan fasilitas negara untuk kepentingan Pilkada.

“Netralitas paling simpel adalah jangan pergunakan fasilitas negara untuk kepentingan Pilkada. Kalau anda (ASN) ingin terlibat syaratnya harus mundur jadi ASN. Kami tegaskan ASN dilarang keras menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan itu (Pilkada),” tegas Akmal didepan audiens.

Akmal turut berkomentar terkait adanya pejabat di Pemkab Malang yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Didik Budi Muljono yang mendaftar bakal Calon Bupati Malang lewat partai PDI Perjuangan beberapa waktu lalu. Menurutnya, itu merupakan ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Itu ranah Bawaslu. Secara eksplisit dari sisi etika, ASN dilarang terlibat dalam tindakan politik praktis. Ketika mendaftar, ia terlibat tidak? Nah itu kewenangan Bawaslu. Yang dilarang adalah menjadi anggota partai politik,” ujarnya.

“ASN punya hak pilih. Artinya boleh mengetahui siapa sosok calon yang akan dipilih ketika melaksanakan hak pilihnya,” tambah Akmal.

Sementara itu, Bupati Malang, HM.Sanusi menambahkan, ASN memiliki fokus hanya pada mengerjakan tugas pemerintahan atau birokrasi bukan pada kepentingan politik.

“ASN itu fokus untuk mengerjakan tugas pemerintahan dan tidak melakukan kegiatan berbau politis. Harus melakukan pelayanan publik yang profesional tanpa membedakan golongan,” papar Sanusi.

Terkait tindakan salah satu pejabat di Pemkab Malang yang mendaftar bakal Calon Bupati Malang melalui partai politik, Bupati Malang menanggapi harus sesuai regulasi yang berlaku.

“Sesuai dengan aturan saja. Sejak penetapan KPU yang bersangkutan (Sekda) harus berhenti ya harus berhenti. Batasannya sepertinya saat penetapan KPU. Kita ikuti aturan lah. Silahkan kalau mendaftar itu haknya. Namun jangan gunakan jabatannya itu untuk kepentingan politik. Soal etika birokrasi ya itulah tergantung yang bersangkutan,” pungkas Sanusi. [yog/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar