Politik Pemerintahan

Dirjen Bina Keuangan Turun Tangan Atasi Kemacetan APBD Jember

Jember (beritajatim.com) – Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri turun tangan untuk mengatasi kemacetan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, Dirjen Bina Keuangan Daerah mengundang Badan Anggaran parlemen dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk melakukan rapat fasilitasi di sana pada Jumat (10/1/2020) siang kemarin

Pimpinan DPRD Jember dan perwakilan Pemerintah Provinsi Jatim hadir. Perwakilan Pemkab Jember tak ada yang hadir. “Undangan itu resmi dan untuk kepentingan Kabupaten Jember,” kata Halim, Sabtu (11/1/2020).

Dalam rapat itu, pimpinan DPRD Jember menjelaskan kronologi pembahasan APBD 2020. “Diharapkan pihak pemprov tegas. Karena belum ada kesepakatan, pemprov harus turun tangan dan sudah mengeluarkan keputusan gubernur tentang penggunaan APBD,” kata Halim.

Peraturan Kepala Daerah APBD Jember 2020 ini bersifat sementara sampai diambil keputusan bersama terkait peraturan daerah APBD antara bupati dan DPRD. Batas waktunya adalah 6 Maret 2020. Jika melebihi batas waktu itu, maka gubernur akan mengambil alih. “Perkada akan dijabarkan gubernur untuk dilaksanakan pemerintah daerah,” kata Halim

Menurut Halim, Perkada APBD 2020 disetujui batasan-batasannya oleh gubernur. “Selanjutnya bupati mengajukan ke gubernur, poin batasan-batasan itu. Nanti akan dievaluasi lagi poin apa saja dan mata anggaran apa saja yang akan disetujui gubernur. Batasannya yang disetujui adalah belanja wajib dan mengikat. Tidak boleh keluar dari itu,” katanya.

Belanja yang wajib dan mengikat itu antara lain gaji PNS dan anggota DPRD Jember, biaya telpon, listrik, air (telisa), biaya pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Belanja hibah yang diperkenankan adalah hanya untuk pemilihan kepala daerah. “Selain itu tidak boleh, sampai ada kesepakatan antara bupati dan DPRD,” kata Halim.

“Kalau belum ada pengesahan APBD, bupati tidak boleh mengeluarkan anggaran di luar ketentuan. Yang boleh hanya belanja wajib dan mengikat. Kalau itu terjadi, DPRD diminta mengawasi dan menyurati gubernur bahwa telah terjadi pelanggaran belanja wajib yang dilakukan, tembusan kepada Mendagri,” kata Halim. (wir/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar