Politik Pemerintahan

Dirjen Bina Keuangan Daerah Prihatin Media di Jember Politisasi Suratnya

Mirfano, Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur

Jember (beritajatim.com) – Mirfano, Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengaku ditelepon Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Ardian Noeryanto, Rabu (23/12/2020) pagi.

“Beliau prihatin terhadap pemberitaan salah satu media (soal surat dari Dirjen Bina Keuangan Daerah), bahwa itu dipolitisasi karena (surat itu) dibaca tidak utuh. Jadi kalau hanya membaca poin kedua saja dan tidak dibaca keseluruhan, maka yang terjadi adalah sebagaimana judul pemberitaan itu,” kata Mirfano, dalam rapat dengar pendapat di DPRD Jember.

Pemberitaan yang dimaksud terkait dengan polemik pergantian pejabat di Jember. Dengan menyitir surat surat Kementerian Dalam negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 910/5348/Keuda tertanggal 22 Desember 2020, pemberitaan itu menyebutkan pergantian pejabat yang dilakukan Wabup Jember KH Muqit Arief tanpa ada izin Mendagri saat menjabat Pelaksana Tugas Bupati Jember. Pergantian tersebut dilakukan saat Bupati Jember dr. Faida, MMR cuti kampanye saat maju pilkada 2020.

Padahal, Muqiet mengembalikan jabatan ratusan aparatur sipil negara sebagai konsekuensi pelaksanaan rekomendasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 11 November 2019. “Ketika itu rekomendasi Mendagri, maka itu menjalankan perintah. Dan menjalankan perintah itu sama dengan izin, dan itu sah sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilu. Termasuk aktor keuangannya juga sah,” kata Mirfano.

“Jadi saya tidak tahu juga apa yang terjadi pendapa saat ini. Semua serba rahasia. Informasi dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah), akan menyusun Plt (Pelaksana Tugas). Saya tidak tahu apa Plt untuk posisi yang kosong atau semua di-Plt-kan, kita lihat saja nanti. Tapi perlu kita ingatkan bahwa jangan melakukan hal-hal yang bikin gaduh,” kata Mirfano.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, surat Dirjen Bina Keuangan Daerah tersebut menindaklanjuti surat Bupati Jember Nomor 900/2638/35.09.412/2020 tertanggal 18 Desember 2020 perihal Permohonan Pendapat dan petunjuk tertulis terkait pembiayaan pasca mutasi di linkungan Pemkab Jember dan sekaligus menjawab Surat Wakil Bupati Jember Nomor 900/2430/35.09.412/2020 tertanggal 19 November 2020 perihal Permohonan Pendapat Resmi/Tertulis.

Dari dasar surat itu, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri RI mengeluarkan jawaban tentang penetapan Pejabat Pengelola keuangan Daerah dan Dasar Penyelesaian Pembayaan atas Pengeluaran Daerah dalam APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 yang juga ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah.

Bupati Jember Faida segera akan melaksanakan perintah dari Kemendagri RI, agar berbagai kewajiban pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan pembayaran bisa segera dilakukan. “Pasca turunnya surat tersebut akan segera kita tindaklanjuti,” ujar Bupati Jember Faida dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi beritajatim.com, Rabu (23/12/2020). [wir/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar