Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Dirazia Satpol PP, Benarkah Baliho Tokoh, Parpol, dan Ormas Wajib Bayar Pajak?

Penertiban baliho di Jember

Jember (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan atribut dan atau baliho tokoh masyarakat, partai politik dan organisasi kemasyarakatan, dan reklame insidentil di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Dalam suratnya tertanggal 27 April 2022, Kepala Satpol PP Farouq menyebutkan salah satu dari empat dasar hukum penertiban adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Ia juga memastikan sebagian besar atribut dan baliho tersebut tidak memiliki izin, kecuali yang dipasang pada materi reklame tetap yakni pada pilar besi dan visual.

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni mempertanyakan kebijakan penertiban tersebut. “Perda dibuat eksekutif dan legislatif. Bisa jadi ada tafsir yang berbeda dalam penerapan pasal dan ayatnya. Kami ingin tahu dulu. Kami sudah tanya Kepala Satpol PP, tapi belum ada jawaban pasal dan ayatnya,” katanya, Kamis (5/5/2022).

Perda Nomor 3 Tahun 2011 menyebutkan, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame sendiri didefinisikan sebagai benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Nominal pajak reklame ditentukan berdasarkan nilai sewa reklame (NSR), yang merupakan akumulasi Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR) dan nilai strategis.

NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara nilai strategis penyelenggaraan reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.

Dalam pasal 25 ayat 3 huruf f disebutkan, yang tidak termasuk sebagai obyek pajak reklame adalah reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan sosial, partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Penyelenggaraan reklame itu diselenggarakan oleh pribadi dan/atau badan yang tidak bekerjasama dengan pihak sponsor.

Tabroni menyesalkan penertiban diselenggarakan saat suasana lebaran. “Semua partai politik tentu ingin menyapa konstituennya, menyapa warga, berkomunikasi dengan warga dan rakyat. Jadi wajar kalau semua partai politik memasang banner dan baliho di semua kecamatan,” katanya.

“Jadi penertiban ditunggu dulu. Sabar dulu. Satu dua minggu kemudian silakan dilakukan penertiban. Jangan pada waktu-waktu seperti ini, pada saat partai politik ingin menyapa. Kita tidak ingin ada disharmoni lagi antara eksekutif dan legislatif. Ketika eksekutif dan legislatif konflik, maka yang dirugikan rakyat Jember karena tidak berfokus bekerja. Apalagi untuk hal-hal kecil seperti ini yang bisa dikomunikasikan terlebih dulu,” kata Tabroni. [wir/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar