Politik Pemerintahan

Dipasang Papan Peringatan, Masyarakat Dihimbau Tak Lakukan Aktivitas di Kali Kromong Pacet

Mojokerto (beritajatim.com) – Rapat koordinasi digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto terkait hasil mitigasi untuk pengurangan resiko bencana terhadap ancaman banjir dan longsor di Kali Kromong, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto.

Rapat koordinasi yang digelar bersama
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Perum Jasa Tirta (PJT), Perhutani, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Mojokerto, TNI/polri dan perangkat desa setempat.

“Dari hasil rapat yang digelar kemarin, dihasilkan jika perubahan cuaca pada bulan Januari sampai dengan Maret sesuai prakiraan BMKG akan mencapai puncak. Wilayah Pacet sesuai update peta rawan bencana BPBD terdapat ancaman banjir dan longsor,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto, Muhammad Zaini, Selasa (21/1/2020).

Masih kata Zaini, terkait adanya ancaman tersebut perlu dilakukan upaya pengurangan resiko bencana di tempat wisata yang ada di Pacet serta desa-desa yang diprediksi terlewati oleh alur sungai yang rawan terjadi bencana alam. Sehingga diharapkan, setiap pengelola wisata di wilayah Pacet wajib menyiapkan sarana untuk pencegahan dan kesiapsiagaan.

“Yakni dalam bentuk SOP tanggap darurat di obyek wisata, jalur evakuasi, petugas posko, peringatan dini, cara menyampaikan pengumuman manakala terjadi bencana dan khusus untuk Kali Kromong yang selama ini digunakan untuk aktifitas masyarakat agar dipasang papan peringatan di lokasi,” katanya.

Pasalnya, di Kali Kromong selama ini digunakan mengambil pasir, berjualan, parkir mobil dan wisata air. Sehingga disepakati untuk segera dilengkapi papan peringatan bahwa lokasi tersebut. Selain itu, saat musim hujan seperti saat ini diharapkan masyarakat tidak melakukan aktifitas apapun di Kali Kromong.

“Sarana tersebut akan segera dibuat oleh DLH, PUPR dan BBWS. Sedang desa akan memasang EWS tradisional, sementara OPD teknis yakni SATPOL PP, DLH dan PUPR perlu mengkaji keberadaan wisata liar yang ada di Kali Kromong karena kondisinya sangat membahayakan. Jumat besok, rencananya kita akan tinjau ulang sekaligus pemasangan sarana tersebut,” jelasnya.[tin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar