Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Penerima Bansos Berkurang

Dinsos Bojonegoro: Banyak Verifikasi Kependudukan Tidak Valid

Bojonegoro (beritajatim.com) – Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial dari pemerintah terus mengalami penurunan. Hal itu sebagian besar karena setelah dilakukan verifikasi terjadi masalah administrasi kependudukan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro Arwan mengatakan, beberapa bantuan sosial yang bersumber dari pemerintah pusat secara sistem memang melalui banyak instansi. Sehingga, jika ada kendala teknis maka prosesnya akan memakan waktu lama.

“Dinsos daerah tidak bisa apa-apa, karena dari pusat semua, mulai aplikasi, kebijakan dan penyaluran. Ranah dinsos daerah hanya melakukan pendataan,” ujarnya,


Termasuk, kata dia, Dinsos daerah, khususnya Kabupaten Bojonegoro sendiri tidak memiliki kebijakan untuk menjelaskan ke KPM yang bermasalah agar pengurusan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bisa cepat selesai.

Berbagai permasalahan yang sering terjadi terhadap beberapa bantuan sosial dari pemerintah diantaranya, adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, NIK tidak valid, dan NIK tidak ditemukan.

“Sehingga menurut evaluasi dari KPK ini harus ditidurkan dulu, tidak boleh disalurkan dan harus dibenahi terlebih dahulu,” jelasnya.

Pihaknya juga menyayangkan karena sebagian besar yang bermasalah secara teknis tersebut seharusnya layak mendapat bantuan. “Rata-rata yang bermasalah ini dari keluarga yang memang kurang mampu,” katanya.

Mengacu dari dari penyaluran bantuan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro per Desember 2020 terakhir yang menerima BPNT ada 135.243 penerima, kemudian mulai Juli hingga Agustus tinggal 94.612 penerima.

Sementara Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro Moch Chosim saat dikonfirmasi jurnalis beritajatim.com melalui pesan WhatsApp dan sambungan telepon belum memberikan jawaban hingga berita ini diterbitkan. [lus/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar