Politik Pemerintahan

Dinilai Tak Transparan, Peserta Lelang Pembangunan Jembatan Bojonegoro-Blora Lakukan Sanggahan

Bojonegoro (beritajatim.com) – Lelang pembangunan jembatan penghubung antar Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Blora yang melintang di atas Sungai Bengawan Solo sudah memasuki tahap pengumuman pemenang.

Jembatan yang dibangun di Desa Luwihhaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur menghubungkan Desa Medalem Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Jawa Tengah itu dibangun dengan pagu anggaran Rp 98 miliar.

Data dari laman LPSE Kabupaten Bojonegoro, proses tender diikuti sebanyak 183 peserta. Dari jumlah tersebut hanya tujuh peserta yang melakukan penawaran harga. Penawaran terendah dilakukan oleh PT Dwi Mulyo Lestari dengan nominal Rp 78 miliar.

Sedangkan penawaran tertinggi yang mendekati harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 97,6 miliar, PT Bumi Duta Persada melakukan penawaran sebesar Rp 95,8 miliar. Hasil evaluasi tender dimenangkan oleh PT Dwi Ponggo Seto dengan nilai penawaran Rp 92,7 miliar.

Dari proses lelang hingga pengumuman, PT Dwi Mulyo Lestari merasa tidak ada transparansi terhadap proses lelang tersebut. Sejauh menjadi peserta lelang, menurut staf PT Dwi Mulyo Lestari, Adityan Kevin tidak ada pemberitahuan maupun proses verifikasi dari Unit Layanan Pengadaan(ULP) Kabupaten Bojonegoro.

“Kami merasa bahwa berkas dan semua persyaratan sudah lengkap penawaran juga nomor urutan satu di laman LPSE,” ujarnya, Kamis (19/3/2020).

Makanya, lanjut dia, pihaknya melakukan penyanggahan ini untuk melakukan klarifikasi adanya pengumuman pemenang tersebut seperti apa. Karena, menurut dia, sebelum pengumuman seharusnya ada proses verifikasi pembuktian dan segala macam. “Tiba-tiba diumumkan pemenang dan kami tidak pernah menerima undangan verifikasi asas faktual,” ungkapnya.

Selain itu, alasan pihaknya melakukan penyanggahan ini karena penawaran lelang nomor satu, seharusnya lebih menghemat anggaran negara, sedangkan pemenang lelang penawaran diurutan nomor enam yang dimenangkan. “Seharusnya lebih memboroskan anggaran negara,” tambahnya.

Proses sanggahan ini diberikan tembusan kepada sejumlah instansi, salah satunya Inspektorat Bojonegoro. Surat tembusan sanggahan itu diterima oleh Nuril Anshori. “Kami terima berkasnya,” ungkapnya.

Sementara Kepala ULP Kabupaten Bojonegoro Siswoyo hingga berita ini ditulis belum memberikan keterangan saat dimintai keterangan oleh wartawan beritajatim.com. [lus/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar