Politik Pemerintahan

Dinilai Salah Sasaran, Ini Jawaban Satpol PP Kota Mojokerto

Mojokerto (beritajatim.com) – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto, Heryana Dodik Murtono melalui Kabid Ketenteraman dan Ketertiban, Satpol PP Kota Mojokerto, Hatta Amrullah menjelaskan, terkait penertiban reklame di simpang empat Jalan Bhayangkara, Kota Mojokerto yang dinilai salah sasaran.

“Tidak salah sasaran. Monitoring dan evaluasi media reklame permanen di Kota Mojokerto merupakan kegiatan rutin yang kami lakukan dengan tujuan untuk tertib usaha, tertib Pajak Daerah dan Tertib Administrasi bagi para pelaku usaha di Kota Mojokerto,” ungkapnya, Rabu (6/3/2019).

Masih kata Hatta, di media reklame tersebut dalam berkas perijinan tertulis BILLBOARD, namun pada kondisi fisik di lapangan berupa NEON BOX. Terdapat perbedaan antara gambar di RAB IMB (perbedaan pada frame BILLBOARD), serta tidak adanya gambar konstruksi listrik penerangan pada lampiran ijin reklame.

“Sehingga hal tersebut yang mendasari kami melakukan pemasangan banner bertuliskan ‘banner media ini tidak sesuai ijin’. Namun setelah kami mendapatkan konfirmasi dan keterangan dari pemilik reklame bersama DPMPTSP Kota Mojokerto, kami tindaklanjuti bersama instansi terkait,” katanya.

Hatta menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan, monitoring dan evaluasi Satpol PP Kota Mojokerto tentang pengendalian media reklame dan perijinan lainnya maka perlu dilakukan beberapa singkronisasi. Seperti data, dokumen (perijinan, pajak daerah) dipadukan dengan pemantauan di lapangan.

“Kami sudah membalas surat yang dilayangkan pemilik reklame tersebut dan kami sudah menjelaskan semuanya. Sehingga tidak ada salah sasaran saat kami melakukan penertiban reklame pada Selasa kemarin,” tegasnya.[tin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar