Politik Pemerintahan

Dimakzulkan DPRD, Bupati Jember Faida Masih Berpeluang Lolos

Surabaya (beritajatim.com) – Dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Jember yang digelar sejak Rabu (22/7/2020) pagi hingga sore dengan agenda Hak Menyatakan Pendapat (HMP), seluruh fraksi menyepakati memakzulkan Bupati Jember Faida. Saat ini, DPRD Kabupaten Jember akan mengirimkan hasil pendapat itu ke Mahkamah Agung (MA).

Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Jempin Marbun dikonfirmasi wartawan mengatakan, sesuai UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), setelah ada hasil rapat paripurna terkait hak menyatakan pendapat tersebut, Bupati Jember Faida tidak otomatis berhenti. “Jadi, sesuai UU, itu harus disampaikan ke MA. Lalu diuji apakah Bupati Jember itu melanggar UU atau tidak. Diuji dulu secara hukum,” katanya, Kamis (23/7/2020).

Selanjutnya, kata dia, MA memiliki waktu selama 30 hari untuk melakukan uji materiil terkait ada tidaknya pelanggaran hukum yang dilakukan Faida. Setelah muncul putusan, putusan itu akan diserahkan kembali ke DPRD Kabupaten Jember. “Jika putusan MA itu menyatakan Bupati Jember melanggar UU, maka kemudian DPRD mengajukan permohonan ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) untuk dilakukan pemberhentian,” tuturnya.

Kemudian, lanjutnya, Kemendagri memiliki waktu 30 hari untuk memproses pengajuan dari DPRD Jember tersebut. Keputusan Kemendagri, harus sesuai dengan putusan MA. Jika bersalah, maka harus diberhentikan. Lantaran Gubernur Jatim merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah, maka usulan pemberhentian dari DPRD Jember itu harus melalui Pemprov Jatim. “Tapi andaikata secara hukum tidak bersalah sesuai kajian MA, maka (Faida) tetap jadi bupati sampai habis masa jabatan,” terangnya.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa sendiri tidak mau berkomentar panjang terkait pemakzulan yang dilakukan oleh para legislator di DPRD Jember terhadap Bupati Jember Faida.

“Itu urusan DPRD Rek, kan ada jalurnya. Kalau dari situ harus ke MA (Mahkamah Agung), nanti kita tunggu hasil fatwa MA,” tutur Khofifah singkat ketika ditemui wartawan usai pelantikan Dirut Bank Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (23/7/2020). (tok/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar