Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Dilema Pelaksanaan Pilkades Serentak di Pamekasan

Suasana aksi eleman masyarakat bersama LSM dalam rangka mendesak Pemkab Pamekasan, menunda pelaksanaan Pilkades Serentak du Pamekasan, Kamis (20/1/2022).

Pamekasan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 74 desa di 13 kecamatan berbeda di wilayah setempat, digelar pada April 2022 mendatang.

Kepastian tersebut berdasar hasil musyawarah antara pihak pemkab dengan berbagai perwakilan elemen masyarakat, yang digelar di Mandhapa Agung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan, Kamis (9/12/2021) lalu.

Termasuk juga adanya desakan dari berbagai organisasi masyarakat, di antaranya sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di wilayah setempat. Bahkan mereka juga sempat menutup akses jalan masuk rumah dinas bupati Pamekasan, guna mendesak agar pelaksanaan pilkades serentak segera digelar.


“Awalnya pelaksanaan Pilkades dijadwalkan September 2021, karena bersamaan dengan Covid-19 akhirnya ditunda dan akan ditetapkan kebijakan lebih lanjut. Saat musyawarah, beberapa aspirasi masyarakat yang meminta pilkades serentak dilaksanakan, tentu kita kabulkan,” kata Sekda Pamekasan, Ir Totok Hartono, Sabtu (11/12/2021) lalu.

Memang dalam kesempatan tersebut, pihak Pemkab Pamekasan belum memastikan tanggal pasti pelaksanaan pilkades serentak. Sekalipun sudah memastikan digelar pada April 2022 mendatang. “Jadi pencoblosan rencananya digelar April 2022, soal kapan kepastian hari maupun tanggal, nanti kita susun jadwalnya,” jelasnya.

Hanya saja, kepastian pelaksanaan pilkades serentak tersebut mendapat sorotan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat. Alasannya karena pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa tersebut, bersamaan dengan momentum Ramadan 1443 Hijriyah, di mana umat Islam akan menjalankan puasa Ramadan sebagai sebuah kewajiban.

Sorotan tersebut sekaligus berisi harapan agar umat Islam lebih fokus pada pelaksanaan ibadah puasa, sekaligus menjaga kesucian dan kehormatan bulan Ramadan. Hal tersebut sesuai surat MUI Pamekasan bernomor 31/DPK-MUI/PMK/1/2022 tertanggal 3 Januari 2022 atau 29 Jumadil Ula 1443 Hijriyah.

Lepas dari itu, sejumlah masyarakat bersama gabungan LSM di wilayah setempat, kembali melakukan aksi unjukrasa ke Kantor Pemkab Pamekasan, Kamis (20/1/2022). Mereka menolak Pilkades Serentak digelar pada April 2022 karena bersamaan dengan momentum Ramadan 1443 Hijriyah.

Kondisi tersebut memaksa Pemkab Pamekasan, harus bersikap arif dan bijaksana dalam mengatasi situasi tersebut. Terlebih sebelumnya mereka menetapkan pelaksanaan pilkades serentak atas ‘dasar desakan’.

Hanya saja mereka harus kembali menghadapi tuntutan penundaan dari elemen serupa. Sehingga konsistensi pemkab Pamekasan atas kebijakan yang dibuat harus berpihak pada kepentingan umum. [pin/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar