Politik Pemerintahan

Kasus Mas Ipin Mencuat, Pakde Karwo Telpon Emil Dardak

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim Soekarwo menanyakan kasus tentang Mochamad Nur Arifin (Mas Ipin) kepada Bupati Trenggalek Emil Dardak. Terkait informasi bahwa Mas Ipin tidak berada di kantor selama 10 hari, yakni sejak 9 Januari hingga 19 Januari 2019.

“Kami mendapat informasi itu dari Bupati Trenggalek, yang suratnya nomor 94 tahun 2019 tertanggal 19 Januari 2019, hari Sabtu sore. Kami menerima dan mendapatkan laporan tentang Wakil Bupati Trenggalek yang tidak ada di tempat dan tidak melaksanakan tugas sebagai pejabat negara, tanggal 9 Januari sampai 19 Januari 2019,” kata Pakde Karwo kepada wartawan usai paripurna di DPRD Jatim, Senin (21/1/2019).

Maka, menurut Pakde Karwo, pihaknya segera membalas surat itu pada hari ini dan akan dikirim hari ini juga kepada Bupati Trenggalek, agar memberikan laporan secara rinci.

“Yaitu, rinci itu sampai berapa hari. Misalkan, sampai hari ini sudah masuk belum dan siapa saja kemudian yang dipamiti. Karena bupati sendiri juga tidak tahu. Kegiatannya apa. Kami juga laporkan Pak Menteri Dalam Negeri tentang kasus itu. Dan nanti, Pak Menteri Dalam Negeri akan memerintahkan kami (memberi teguran),” katanya.

Sesuai aturan dalam pasal 76 ayat 1 huruf c UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, kalau meninggalkan tugas atau tidak izin lebih dari 7 hari untuk bupati, walikota, wakil bupati dan wakil walikota, maka dikenakan teguran atau peringatan pertama. Yang memberi teguran adalah gubernur. Jika tidak ada perubahan, maka diberikan surat peringatan kedua dan harus disekolahkan selama tiga bulan di Kemendagri.

“Tidak ada perubahan itu maksudnya tidak masuk kerja lagi sebagai pejabat negara, baru diberikan surat peringatan kedua dan disekolahkan tiga bulan. Kalau juga tidak ada perubahan saat disekolahkan tiga bulan, maka ada pemberhentian sementara atas keputusan Mahkamah Agung,” jelasnya.

Laporan yang diterima oleh Gubernur, Wabup Trenggalek dipastikan melakukan kunjungan ke luar negeri.

“Semuanya itu harus izin. Saya harap ini menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya. Kami segera koordinasi dengan pihak Imigrasi melalui Biro Pemerintahan. Saya pernah akan kunjungan ke Eropa dan ada kunjungan Presiden, akhirnya saya batalkan dan kembali pulang. Lebih penting kunjungan Presiden,” pungkasnya. [tok/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar