Politik Pemerintahan

Digugat, Bawaslu Jember akan Dapat Bantuan Hukum Bawaslu RI

Nur Elya Anggraini, Komisioner Bawaslu Jatim

 

Jember (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember akan mendapat bantuan hukum dari Badan Pengawas Pemilu RI dalam menghadapi gugatan dari Camat Tanggul Muhammad Ghozali.

Hal ini dikemukakan Nur Elya Anggraini, salah satu komisioner Bawaslu Jawa Timur, via sambungan ponsel, Jumat (19/6/2020) sore. “Kami sudah mendapat laporan dari teman-teman Bawaslu Kabupaten Jember,” katanya.

Bawaslu Jatim sudah mempelajari gugatan tersebut. “Bawaslu tentu menyiapkan jawaban-jawabannya. Teman-teman Bawaslu Jember akan mendapatkan pendampingan hukum. Yang pasti apa saja hasil kajiannya akan kami sampaikan di ruang persidangan,” kata Nur Elya.

Bawaslu siap menjalani proses persidangan. “Biasanya kan kalau sidang perdata ada mediasi lebih dulu. Kami akan ikuti prosesnya,” kata Nur Elya.

Camat Tanggul Muhammad Ghozali menggugat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, Jawa Timur, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta menuntut ganti rugi Rp 533 juta. Gugatan perdata didaftarkan oleh kuasa hukum Mohammad Husni Thamrin ke Pengadilan Negeri Jember dan mendapat nomor register 52/Pdt.G/2020/PNJmr. Bawaslu Jember menjadi tergugat satu dan KASN tergugat dua.

Bawaslu dan KASN dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, menyusul terbitnya surat rekomendasi sanksi terhadap Ghozali. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merekomendasikan agar Ghozali dijatuhi sanksi disiplin sedang, karena terbukti melanggar netralitas aparatur sipil negara dengan mengampanyekan Bupati Faida yang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan kepala daerah.

Semua berawal dari beredarnya sebuah klip berdurasi 21 detik di media sosial yang mempertontonkan Muhammad Ghozali sedang mengajari seorang perempuan tua difabel agar mengucapkan ‘salam dua periode’ dan dukungan untuk bupati. Video tersebut dibuat, saat Ghozali menyalurkan bantuan kursi roda dari Dinas Sosial Jember kepada perempuan tua difabel warga Desa Kramat Sukoharjo pada 13 Februari 2020.

Thamrin mempertanyakan tuduhan ketidaknetralan terhadap Ghozali. “Istilah tidak netral adalah istilah yang ada dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, baik pemilihan presiden, DPR, DPR RI, kepala daerah. Satu poin pun tidak disebutkan alasan melanggar Undang-Undang Pemilu. Jadi menurut saya ini sudah di luar kewenangannya. Menurut saya ini adalah karena tekanan politik saja, yang dilakukan oleh Bawaslu,” katanya.

Thamrin mengatakan, kliennya mengalami tekanan psikologis setelah dianggap bersalah. “Dikejar ke mana-mana lewat teman-teman wartawan, seolah-olah salah. Sementara dia punya keluarga, anak, istri, yang menanggung beban moral. Sementara dasar-dasar untuk dia diduga bersalah tidak jelas. Kami menuntut (Bawaslu dan KASN) membayar ganti rugi Rp 533 juta,” katanya.

Kerugian material Rp 3 juta untuk biaya bensin karena harus datang ke tempat pemeriksaan. “Dikejar-kejar wartawan, dia harus keluar bensin untuk ke sana kemari naik kendaraan. Rp 30 juta untuk honor pengacara. Yang immateriil yang tidak konkret tapi bisa dirasakan, setara Rp 500 juta,” kata Thamrin. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar