Politik Pemerintahan

Didik Khusnul Yakin Ditunjuk Sebagai Plh Bupati Mojokerto

Pejabat Sekdakab Mojokerto, Didik Khusnul Yakin.

Mojokerto (beritajatim.com) – Pelantikan Kepala Daerah terpilih di sejumlah daerah di Jawa Timur batal digelar lantaran masih ada sejumlah sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara masa jabatan Bupati Mojokerto, Pungkasiadi berakhir pada, Rabu (17/2/2021) hari ini.

Kabag Pemerintahan Setdakab Mojokerto, Rachmat Suharyono mengatakan, pelantikan Kepala Daerah terpilih rencananya akan digelar akhir Februari mendatang. “Belum tahu, akhir bulan ini. Antara tanggal 26 Februari, namun bisa jadi berubah. Kita juga masih menunggu,” ungkapnya.

Masih kata Rachmat, sebelum Kepala Daerah terpilih dilantik tidak boleh ada kekosongan kekuasaan sehingga jabatan yang kosong akan diisi oleh Plh Sekda. Hal ini berlaku tidak hanya di Kabupaten Mojokerto, namun di seluruh Indonesia yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, 9 Desember 2020 lalu.

“Kemarin, Pak Didik (Pejabat Sekdakab Mojokerto, red) menerima SK penunjukan Plh Bupati Mojokerto. Nanti sore, rencananya sertijab akan digelar di SBK Pemkab Mojokerto antara Bupati Mojokerto, Pak Pung (Pungkasiadi, red) dengan Pak Didik. Karena tidak boleh ada kekosongan kekuasaan sebelum pelantikan,” katanya.

Rachmad menjelaskan, Surat Keputusan Gubenur Jawa Timur Nomor : 131/173/011.2/2021 tentang Penunjukan Pelaksanaan Harian Bupati Mojokerto diterima Pejabat Sekdakab Mojokerto, Didik Khusnul Yakin pada, Selasa (16/2/2021) kemarin. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak menyerahkan SK secara langsung.

“Untuk pelantikan sendiri, memang rencananya digelar secara serentak se-Indonesia. Rencananya dilakukan secara virtual tapi kami masih menunggu seperti apa dan kapan pelaksanaan. Namun yang jelas selama, Kepala Daerah terpilih belum dilantik tidak boleh ada kekosongan kekuasan sehingga ditunjuk Plh Bupati,” ujarnya.

Dalam SK tersebut dijelaskan, Rachmat menambahkan, Plh Bupati nantinya mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Mojokerto dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubenur Jawa Timur. Namun Plh Bupati tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis.

“Yakni yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran. Tugas Pak Didik sebagai Plh Bupati Mojokerto berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2020 lalu,” tegasnya.

Seperti diketahui dari 19 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada Serentak 2020, tiga daerah di antaranya, Banyuwangi, Lamongan dan Surabaya sedang menjalani sengketa di MK. Sedangkan 16 kabupaten/kota lainnya meski tak bersengketa di MK, seluruh daerah itu kini juga mengalami penundaan pelantikan. [tin/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar