Politik Pemerintahan

Didik Chusnun Yakin Dilantik Sebagai Pejabat Sekdakab Mojokerto

Mojokerto (beritajatim.com) – Didik Chusnul Yakin resmi dilantik sebagai Penjabat Sekdakab Mojokerto, menggantikan Herry Suwito yang telah mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP) mulai 1 Januari 2021. Bupati Mojokerto, Pungkasiadi melantik Didik di Pendopo Graha Maja Tama Pemkab Mojokerto.

Masa jabatan Penjabat Sekdakab tersebut, akan berjalan selama tiga bulan ke depan. Hal ini tertuang dalam SK Bupati Nomor 821.2/1/HK/416-012/2021 yang ditetapkan pada 4 Januari 2021. Didik sebelumnya menjabat sebagai Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Mojokerto.

Bupati Mojokerto, Pungkasiadi mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Sekdakab yang sudah memasuki masa persiapan pensiunan. “Sehingga roda organisasi pemerintah daerah tetap berjalan dan terarah,” ungkapnya, Rabu (6/1/2021).

Masih kata Bupati, jabatan adalah amanah. Jabatan adalah kepercayaan sehingga kepada pejabat yang baru dilantik dapat mengemban amanat, kewajiban dan tanggung jawab baru dengan sebaik-baiknya. Bupati yakin Didik memiliki kompetensi, kepedulian dan bersedia bekerja sama melaksanakan tugas dan kewajiban.

“Menciptakan wilayah kerja yang kondusif berbasis kinerja untuk kepentingan organisasi dan kepentingan masyarakat di Pemkab Mojokerto. Melahirkan berbagai ide dan inovasi yang dapat membawa Kabupaten Mojokerto pada kondisi yang lebih baik,” harapnya.

Bupati juga berpesan agar senantiasa menjaga harga dan martabat sebagai Asosiasi Sipil Negara (ASN). Bupati berharap Pejabat Sekdakab bisa segera memfokuskan pikiran pada proses penataan dan perbaikan produktifitas kinerja sesuai dengan runtutan tugas, pokok dan fungsi agar akuntabilitas pelaksanaan berbagai kegiatan dapat berjalan secara optimal.

Sementara itu, Pejabat Sekdakab Mojokerto, Didik Chusnul Yakin mengatakan, Sekda di dalam organisasi adalah otaknya organisasi manajemen pelayanan. “Pelayanan administrasi kepada seluruh OPD maupun masyarakat harus tetap berjalan jadi pekerjaan-pekerjaan kita harus tetap jalan karena bagaimana pun tidak boleh ada kekosongan,” ujarnya.

Artinya, lanjut Didik, yang utama di pemerintahan pembangunan kemasyarakatan dalam hal pembangunan administrasi tetap dijalankan, perumusan kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan atau dirumuskan. Misalnya dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, harus segera dilaksanakan.

“Yang paling penting kita memberikan pelayanan, nanti kalau tugas kedepannya bagaimana kita bisa menyiapkan pergantian pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya. Saya pikir ini pesan dari Pak Bupati, perjalanan pemerintahan siapapun yang memimpin tetap harus berjalan,” tegasnya. [tin/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar