Politik Pemerintahan

Diapresiasi KPK, Bupati Mojokerto Minta Semua Pihak Genjot Langkah Percepatan

Bupati Mojokerto, Ikfina Fatmawati mengikuti 'Rakor Percepatan Sertifikasi dan Pengamanan Aset Pemda di Seluruh Wilayah Jawa Timur' secara daring. [Foto: istimewa]

Mojokerto (Beritajatim.com) – Bupati Mojokerto menginstruksikan terus menggenjot langkah percepatan dari semua pihak terkait. Instruksi ini menyusul Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mendapat apresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga antirasu ini mengapresiasi atas kecepatan dan ketepatan pada manajemen inventarisasi aset daerah, khususnya pada sertifikasi aset di Pemkab Mojokerto. Apresiasi tersebut dilontarkan Direktur Koordinasi Supervisi III KPK, Brigjen Bahtiar Ujang Purnama.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam acara ‘Rakor Percepatan Sertifikasi dan Pengamanan Aset Pemda di Seluruh Wilayah Jawa Timur’ secara daring yang diikuti Gubernur Jawa Timur, para kepala daerah termasuk Bupati Mojokerto dan para Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) se-Jawa Timur.

“Suatu aset apabila belum diselesaikan atau disertifikasi, khawatirnya bisa diserobot. Daerah harus membentuk tim untuk membereskan itu. Buatlah kluster, kategorikan mana yang sudah celar and clean, sedang berproses maupun sengketa,” ungkapnya, Kamis (5/8/2021).

Direktur Koordinasi Supervisi III KPK, mengapresiasi daerah-daerah di Jawa Timur yang sudah bagus dalam mengelola aset. Antara lain Pemkab Mojokerto, Pemkot Surabaya, Pemkab Malang dan Pemkab Probolinggo. Terkait aset, target sertifikasi tanah Pemkab Mojokerto adalah 596 bidang.

Berkas masuk BPN 273 bidang, terbit/selesai 40 bidang, dalam proses PBT 128 bidang, proses pengukuran 105 bidang dan sisa 323 bidang masih dalam proses pemberkasan serta pematokan Pemkab Mojokerto.

Terkait hal tersebut, Bupati Mojokerto, Ikfina Fahamati menginstruksikan, agar apresiasi dari KPK tersebut ditindaklanjuti dengan terus menggenjot langkah percepatan dari semua pihak terkait. Bupati menegaskan harus ada koordinasi, dan memperhatikan dengan cermat semua tahapan proses hingga selesai.

“Tim tidak cukup dari BPKAD saja. Bila ada permasalahan di desa, DPMD juga bisa dilibatkan. Karena aset kita juga ada di situ. PSU juga begitu, kita harus membahas dengan tim lengkap. Lihat problemnya, tentukan skala prioritasnya. Sertifikasi aset Pemda ini ini harus jalan terus,” tegasnya. [tin]



Apa Reaksi Anda?

Komentar