Politik Pemerintahan

Diantar Bunda PAUD dan Bonek, Istri BDH Kembalikan Formulir Cawali di Kantor PDIP

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPRD Kota Surabaya, Dyah Katarina mendatangi kantor DPC PDIP Kota Surabaya untuk menyampaikan formulir pendaftaran bakal calon Walikota Surabaya.

Istri Bambang DH itu datang bersama simpatisannya yang rata-rata adalah Bunda Paud (pendidikan anak usia dini), kader PKK dan beberapa simpatisan berpakaian Bonek.

Dalam kesempatannya, Dyah menyampaikan bahwa kedatangannya untuk maju di pilwali adalah bukan keinginan sendiri, melainkan pemintaan dari simpatisan sendiri.

“Sejarah bagi semua, yang awalnya hanya sekadar bisik-bisik, tetapi kenyataannya pada akhirnya juga mendaftar. Kalau disuruh memilih, saya lebih baik jadi anggota DPRD saja,” kata Dyah melalui rilisnya kepada beritajatim.com, Sabtu (14/9/2019).

Dikatakannya, dorongan dari ibu-ibu PKK sangat kuat untuk maju. Selain bisa mewarnai pemilu, lanjutnya, poin penting adalah, jika terpilih nanti, bisa mempengaruhi soal kebijakan.

“Jadi, siap mundur jika mendapat rekom. Yang penting berguna bagi masyarakat, di manapun posisinya. Meskipun berat,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Bappilu DPC PDIP Kota Surabaya, Wimbo Ernanto, mengatakan dari 9 calon yang mengambil formulir, baru 6 calon yang mengembalikan.

“Yang mengembalikan ini ada Pak Wisnu, Pak Armuji, Pak Edi dan lainnya. Tiga yang belum, di antaranya Chrisman Hadi, Anugrah, dan Ahmad Yunus. Semuanya kader PDIP sendiri,” ujarnya.

Yang menarik, kata Wimbo, nama Ahmad Yunus adalah kader dari warga biasa yang bukan dari kalangan politisi atau pengusaha.

Untuk proses pendaftaran, akan berakhir hingga hingga tanggal 14 September, sebab tanggal 16 September akan diserahkan ke DPD. Jika ada kekurangan, yang sifatnya proses menyusul, masih bisa diterima di DPD.

“Oh ya pintu pendaftaran bukan hanya di DPC, ada juga dari DPD. Jadi, DPD sifatnya memang penjaringan. Nah, kalau penyaringan, ada di DPP,” jelasnya.

Wimbo menambahkan, bahwa kapasitas DPC hanya penjaringan calon. Dan, selanjutnya DPP yang memutuskan siapa yang berhak mendapatkan rekom maju sebagai cawali di Pilkada Surabaya 2020.

“Kami (DPC) hanya sebatas melakukan penjaringan. Tidak punya wewenang memutuskan rekom,” pungkasnya. [tok/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar