Politik Pemerintahan

Dianggarkan Rp 292,4 T, Jatim Fokus Garap 218 Proyek Strategis

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Pemprov Jatim tengah berfokus pada realisasi pembangunan di sejumlah titik. Pembangunan seiring terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 80 Tahun 2019. Sedikitnya, terdapat 218 proyek strategis dengan total anggaran yang disiapkan mencapai 292,4 triliun.

Sebagai informasi, dalam Perpres tersebut percepatan pembangunan ekonomi akan dititikberatkan di wilayah kawasan Gerbangkertosusila meliputi Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan. Kemudian, BTS ialah Bromo-Tengger-Semeru.

Pembangunan ekonomi juga difokuskan di Selingkar Wilis, Lintas Selatan, Selingkar Ijen, kawasan Madura dan kepulauan. Saat ini, Pemprov Jatim tengah menyusul rencana detail mengenai seluruh proyek tersebut.

“Pemerintah melalui APBN dan APBD hanya mampu membiayai sekitar 14 persen dari total kebutuhan anggaran. Oleh karena itu, saya berharap bahwa kekurangan sebesar 86 persen tersebut bisa disupport dari berbagai lini, mulai dari perbankan maupun investor,” katanya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur 2019 di Dyandra Convention Hall Surabaya, Selasa (17/12/2019).

Untuk itu, Khofifah mengajak seluruh pelaku ekonomi Jatim untuk bersinergi dan berkolaborasi. Menurutnya, dua hal tersebut merupakan kunci, jika ingin bertahan dan tidak tergilas di era disruptif.

“Kita hidup bukan di zaman monopoli yang berkompetisi untuk saling mengalahkan. Namun, kita berada di zaman kolaborasi. Zaman di mana kita harus saling mendukung, saling mensupport satu sama lain dan terus berinovasi,” ujarnya.

Khofifah mengatakan, dengan sinergi, kolaborasi dan inovasi, maka stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Jatim akan tetap terjaga. Termasuk di antaranya menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jatim.

Perbankan, kata Khofifah, memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menggerakkan seluruh sektor. Utamanya dalam hal penyaluran kredit baik konsumsi, modal kerja atau pun investasi yang akan mendorong daya beli, gairah usaha dan masuknya arus investasi.

“Hal ini memiliki dampak besar, antara lain penyerapan tenaga kerja, permintaan bahan mentah, kenaikan hasil produksi, peningkatan daya beli, kenaikan pembayaran pajak, dan lain-lain yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

Akselerasi yang dilakukan Pemprov Jatim ini membutuhkan strong partnership dari semua pihak guna mencapai realisasi yang diharapkan. Baik dari sisi pemerintah melalui regulasi, maupun dari sektor swasta, pelaku usaha dan industri, BUMN, BUMD dalam hal pendanaan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Di sektor perdagangan, lanjut Khofifah, Pemprov juga sedang menggenjot produksi untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan di wilayah Indonesia Timur. Menurutnya, selama ini Jatim telah memainkan peran sebagai pemasok utama berbagai komoditi di wilayah tersebut. Termasuk di antaranya Kalimantan Timur yang nantinya akan menjadi ibukota baru Indonesia.

“Hampir 80 persen logistik Kaltim berasal dari Jatim. Untuk itu, perlu dilakukan penguatan baik dalam hal jejaring hingga peningkatan infrastruktur, misalnya saja Kantor Perwakilan Dagang yang nantinya direncanakan berdekatan dengan titik sentra perdagangan ibukota yang baru nantinya,” jelasnya. [tok/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar