Politik Pemerintahan

Dianggap Kurang Etis, Baliho Petahana di Pilbup Malang Bertebaran

Malang (beritajatim.com) – Banyaknya baliho bergambar Bupati Malang HM Sanusi dan Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto di sejumlah ruas jalan protokol, memantik reaksi berbagai pihak.

Pasalnya meski tahapan pendaftaran dan pengesahan calon oleh KPUD belum dilaksanakan, baliho tersebut sudah mengusung tema kampanye dengan menyebut HM Sanusi dan Didik Gatot Subroto berjargon SANDI adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang masa bhakti 2020-2024.

Baliho berlatar warna hijau dengan tulisan DPC PPP Kabupaten Malang itu juga tertulis kata : Hasil Istikharah Kami Bang Bang Jo. Atau yang bermakna  Merah Merah Hijau.

Menanggapi munculnya baliho bergambar Petahana jelang Pilkada Kabupaten Malang, Direktur Adiwangsa Research and Consultan, Mahatva Yoga Adi Pradana mengaku apabila dalam etika politik, hal semacam itu merupakan tindakan yang kurang etis.

“Saya pikir ini kurang etis ya. Dikarenakan sebelum masa penetapan calon oleh KPUD, pasangan calon maupun partai dilarang untuk melakukan kampanye. Meskipun dalam kenyataannya, siapapun boleh membuat spanduk dukungan dan tidak menyalahi aturan dikarenakan tidak ada nomor urut sebagai calon bupati dan wakil bupati,” tegas Yoga yang juga Pengamat Politik jebolan UB Malang, Rabu (18/3/2020).

Menurut Yoga, melihat baliho yang sudah bergambar nama dan pasangan calon, terkesan kurang etis. “Masalahnya cuma etis dan tidak etis saja mas. Karena respon masyarakat juga banyak, ada yang memaklumi nya, dianggap mencuri start ataupun hanya sekedar pamer dukungan saja kalo sudah di dukung partai lain,” kata Dosen Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga, Yogjakarta itu.

Hal sama juga ditegaskan Koordinator Pekerja Lembaga Pro Desa Malang, Ahmad Khoesaeri. Kata dia, soal pelanggaran kampanye ada pada domain Bawaslu Kabupaten Malang. Namun terkait pemasangan baliho petahana yang belum memasuki tahapan kampanye, hal itu secara logika terlalu berlebihan.

“Apakah baliho itu melanggar aturan, domainya ada pada Bawaslu. Tapi  secara logika, itu kelicikan politik,” ucap Khoesaeri.

Pro Desa sejauh ini, tambah Khoesaeri, mencatat ada beberapa fakta jelang Pilkada. Dimana fungsi pemerintahan Kabupaten Malang sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu bisa diukur dari beberapa hal.

“Pertama adalah soal pengangkatan dan mutasi ASN yang menyalahi prosedur, hingga membuat kepercayaan para abdi negara berkurang kepada pimpinan terutama terhadap kepala daerah. Kedua pemilihan wakil bupati yang telah dilaksanakan akan tetapi nasib wabup terpilih, sampai hari ini masih terkatung-katung. Belum bisa dilantik karena belum juga mendapat SK. Hal ini berpotensi pemerintah daerah bisa digugat oleh wakil bupati terpilih,” ujarnya.

Khoesari melanjutkan, wabah Covid-19 yang menyerang juga tidak menjadi atensi khusus Pemkab Malang. Malah terkesan abai karena tidak membuat suatu rekomendasi khusus dalam menghadapi hal tersebut, mengingat Covid-19 merupakan suatu bencana.

“Sikap yang dilakukan oleh Bupati Malang inkonsisten. Disisi lain ikut meliburkan sekolah yang ada di wilayahnya, akan tetapi disisi lainnya tetap menggelar kegiatan-kegiatan pengumpulan massa. Salah satunya program Gema Desa, baik yang sifatnya terbatas pada ASN maupun melibatkan masyarakat umum.

Masih kata Khoesari, yang sangat disesalkan saat ini justru fungsi kontrol dari DPRD Kabupaten Malang sangat lemah.  “Legislatif seperti kehilangan fungsi kontrol ketika Ketua DPRD yakni Didik Gatot Subroto, juga diperkenalkan sebagai calon wakil bupati, sehingga selalu ikut dalam kegiatan-kegiatan eksekutif yang dilakukan oleh bupati. Lalu kontrol dia dimana sebagai legislatif,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, M Wahyudi, ditanya melalui sambungan telepon dan pesan singkat seputar baliho bergambar petahana, belum merespon. (yog/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar