Politik Pemerintahan

Di Kota Malang, Tidak Pakai Masker Langsung Sidang di Tempat

Razia gabungan di Kota Malang, tidak pakai masker langsung sidang di tempat.

Malang (beritajatim.com) – Forum Koordinasi Pimpinan Kepala Daerah (Forkopimda) Kota Malang melakukan razia gabungan di Jalan Jakarta, Kota Malang, pada Senin (14/9/2020). Petugas yang diterjunkan mulai dari personel Polresta Malang Kota, Kodim 0833 Kota Malang, dan Satpol PP Kota Malang.

Operasi yustisi ini merupakan penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19. Mereka yang tidak menggunakan masker bakal langsung dihentikan. Diminta untuk menepi kemudian menandatangani surat pernyataan tidak mematuhi protokol kesehatan. Sidang di tempat dipilih karena masa sosialisasi sudah berakhir, saat ini tiba saatnya penegakan hukum.

“Jadi nanti kami berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Malang. Lalu kami lakukan penindakan langsung dilapangan, jadi langsung sidang di tempat. Dari evaluasi kita saat ini sudah masuk dalam penegakan hukum. Maka saat ini pemberian sanksi berupa denda sesuai dalam Perwali Nomor 30 Tahun 2020, yaitu Rp100 ribu,” papar Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardus Simarmata.

Wali Kota Malang Sutiaji, mengatakan di Kota Malang sudah ada Perwali Nomor 30 Tahun 2020 terkait pendisplinan protokol kesehatan. Dalam Perwali itu sudah diatur pemberian sanksi berupa denda, yaitu Rp100 ribu. Perwali ini akan dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

Pemkot Malang telah berkoordinasi dengan DPRD Kota Malang. Draft segera dikirim ke DPRD Kota Malang, nantinya Perwali Nomor 30 tahun 2020 akan dimasukan dalam Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan.

Perda ini untuk memberlakukan hukuman yang lebih ketat seperti yang sudah diterapkan Pemprov Jatim dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Perda itu, akan dibahas dalam Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2020 dalam waktu dekat.

“Yang diterapkan saat ini (sidang ditempat) sesuai Pergub jadi harus ada surat tugas pendelegasian untuk Kota Malang untuk penanganan Perda Nomor 2 Tahun 2012. Sudah kita kirim selanjutnya sidang ditempat akan terus dilakukan. Untuk Perda kita masukan ke DPRD untuk segera di sahkan di dalamnya ada seputar Perwali nomor 30 tahun 2020,” tandas Sutiaji. [luc/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar