Politik Pemerintahan

Di Depan Massa Mahasiswa Unair Banyuwangi, Michael: Saya Siap Mundur

Ket Foto : Michael Edy Hariyanto berlutut menandatangani tuntutan di atas kain putih.

Banyuwangi (beritajatim.com) – Massa dari mahasiswa Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Airlangga di Banyuwangi mendesak agar DPRD Banyuwangi mengajukan tuntutan yang disampaikan ke pusat.

Tuntutan itu berisi tentang penolakan UU KPK karena dinilai sebuah tindakan yang inkonstusional dan cacat secara prosedural hukum.

Tuntutan itu ditulis tangan di atas kertas putih bermaterai. Mahasiswa juga meminta agar anggota DPRD yang menemuinya untuk menandatangani isi tuntutan itu.

Ada lima tuntutan yang diajukan oleh massa ini. Salah satu poin berisi desakan kepada DPRD setempat untuk menyampaikan tuntutan itu ke pusat.

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto membacakan isi tuntutan itu di depan mahasiswa. Bahkan, politisi Partai Demokrat itu juga menyatakan dengan tegas keinginan massa.

“Saya ini pimpinan di sini, meskipun pimpinan, tapi bosnya itu kalian semuanya. Sehingga tidak mungkin kami tidak melayani permintaan bosnya,” kata Michael, Rabu (25/9/2019).

Mengenai penyampaian tuntutan yang diminta mahasiswa, Michael menjawab lebih tegas.

“Jika saya tidak meneruskan tidak memaksa DPR tidak menulis surat, saya siap mundur,” tegasnya.

Masalahnya, kata Michael, yang membuat undang-undang itu kan bukan DPRD Kabupaten. Tapi, pusat yang melaksanakan semuanya.

“Yang namanya aspirasi tetap kita terima dan tanggapi. DPRD Banyuwangi ini baru, baru dilantik. Berikan kami waktu untuk memikirkan rakyat, agar tuntutan dari mahasiswa dan permintaan dari mahasiswa saat DPRD membuat perda agar mahasiswa untuk dilibatkan,” ungkapnya.

Tidak berhenti di sini, mahasiswa juga memaksa agar seluruh anggota DPRD Banyuwangi membubuhkan tanda tangan di atas kain putih. Mahasiswa sempat mengancam tetap menduduki kantor wakil rakyat itu jika mereka tak memberikan tanda tangan.

“Di mana DPR ini, jam segini belum datang? Apa hanya ini anggotanya?,” teriak mahasiswa.

Tak berselang lama, Ali Mahrus Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bergantian dengan Michael Edy Hariyanto berlutut menandatangani kain putih di lantai.

Isi tuntutan yang dibawa mahasiswa memang tak jauh dari isu yang kini berkembang di nasional. Yakni, mengenai UU KPK maupun RUU KUHP.

“Sehingga kami membawa 5 tuntutan, yang pertama kami mendesak presiden menerbitkan peraturan pengganti perundang-undangan. Kedua, mendesak DPR dan Presiden melibatkan seluruh akademisi dalam proses perancangan perundangan,” Korlap Aksi Nouval Witartono.

Tidak hanya itu, Nouval juga meminta agar wakil rakyat di DPRD Banyuwangi mendukung keinginan mahasiswa.

“Kami juga menuntut judisial review, dan pengesahannya tidak bisa diterima. Serta menuntut DPRD Banyuwangi untuk mendukung menolak pengesahan UU KPK dan mendukung agar KPK dikembalikan seperti semula,” katanya. (rin/ted)

 

Apa Reaksi Anda?

Komentar