Politik Pemerintahan

Dewan Soroti SPJ Alokasi Dana Kelurahan di Sampang

Aulia Rahman Anggota DPRD Sampang saat sidak proyek ADK beberapa waktu lalu

Sampang (beritajatim.com) – Kegaitan Alokasi Dana Kelurahan (ADK), yang sempat dilakukan perpanjangan kontrak hingga 31 Desember 2019 lalu, muncul dugaan pemalsuan surat pertanggungjawab (SPJ) dalam laporan progres pencairan dana ADK. Dugaan itu mulai dipertanyakan anggota Dewan Sampang.

Aulia Rahman anggota DPRD Kabupaten Sampang, saat ditemui di kediamannya di Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, menjelaskan, sejak awal pelaksanaan ADK penuh polemik dari masyarakat. Ada pula yang melaporkan langsung ke DPRD.

“6 Kelurahan di Sampang, merupakan wilayah daerah pemilihan (Dapil) saya, jadi saya sebagai wakil rakyat merasa terpanggil untuk mendengar dan menindaklanjuti laporan tersebut,” terangnya, Sabtu (4/1/2020).

Lanjut Aulia Rahman, pihaknya berkomentar terkait ADK ini atas nama anggota Dewan Sampang yang berangkat Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Sampang, Pengarengan, dan KecamatanTorjun. “Kembali saya tegaskan pelaksanaan ADK 2019 melalui APBD perubahan bisa dikatakan 90 persen tidak sesuai standar, bahkan ada dua elemen organisasi masyarakat Sampang yang akan melaporkan pada ranah hukum. Saya sebagai anggota dewan Sampang siap mendukung, bahkan kalau diperlukan siap menjadi saksi pelapor,” imbuhnya.

Masih kata Aulia, berdasarkan polemik ADK 2019 di Kecamatan Sampang, di antaranya pengerjaan dilaksanakan secara kontraktual seharusnya swakelola.

“Saya sebagai anggota Dewan meminta tim audit dari pusat segera turun untuk melakukan pemeriksaan terkait kegiatan ADK di 6 Kelurahan tersebut,” harapnya.

Sekadar diketahui, ADK tahun anggaran 2019 melalui APBD perubahan masing-masing Kelurahan mendapatkan kucuran adan sebesar Rp. 800 juta. Sebelumnya atau di tahun yang sama, enam kelurahan tersebut juga menerima ADK yang bersumber dari APBN masing-masing Kelurahan menerima Rp.370 juta. [sar/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar