Politik Pemerintahan

Dewan Rekomendasikan Hentikan Pemotongan Gaji di Dinkes Gresik

Gresik (beritajatim.com) – Kasus pemotongan gaji pegawai di Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik ibarat bola panas. Padahal, pemotongan tersebut dianggap dewan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hal itu terungkap berdasarkan hearing tertutup gabungan Komisi I dan Komisi IV DPRD Gresik bersama Dinkes, Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gresik, Kamis (24/10/2019).

“Kami merekomendasikan untuk menghentikan pemotongan di Dinkes Gresik. Seperti pemotongan gaji untuk profesi di Ikatan Bidan Indonesia (IBI),” ujar Wakil Ketua DPRD Gresik, dr Asluchul Alief.

Politisi Partai Gerindra itu juga menuturkan, terkait dengan pemotongan ini. DPRD Gresik mendeadline selama satu minggu untuk memberikan laporan terperinci. Sebab, pengakuan Dinkes, ada potongan yang sah secara hukum karena ada payung hukumnya.

Baik itu bersifat nasional maupun acuan hukumnya berdasarkan perda serta kesepakatan bersama di lingkungan pegawai.

“Dinkes sudah menyerahkan sebagian data mengenai potongan gaji ini, dan ada yang belum jelas dasar hukumannya,” ungkap Asluchul Alief.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchammad mengatakan, adanya pemotongan ini akibat ada penambahan 119 tenaga fungsional baru. Tapi, anggaranya tidak disiapkan.

“Seharusnya disiapkan anggarannya untuk tenaga fungsional itu. Bukan sebaliknya malah ada pemotongan,” tandasnya. [dny/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar