Politik Pemerintahan

Dewan Pengupahan Sepakat UMP Jatim Naik 5,65 persen

Malang (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) akhirnya memutuskan untuk menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Kenaikannya sebesar Rp 100 ribu. Atau naik sebesar 5,65 persen dari UMP sebelumnya.

Saat ini, UMP Jawa Timur tahum 2021 naik menjadi Rp 1.868.770,- dari sebelumnya sebesar Rp 1.768.770,-. Kenaikan tersebut berdasarkan rapat yang digelar selama dua pekan oleh dewan pengupahan jawa timur.

Kenaikan UMP itu sudah tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim nomor 188/498/KPTS/013/2020 tentang upah minimum Provinsi Jawa Timur tahun 2021.

“Sudah dirapatkan dengan Dewan Pengupahan Jawa Timur. Dewan pengupahan sendiri terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi, birokrat, perwakilan serikat buruh dan perwakilan asosiasi pengusaha. Dan pada tanggal 30 Oktober dinihari sudah diputuskan,” ujar Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Minggu (1/11/2020).

Ada beberapa hal yang dijadikan pertimbangan Pemprov Jatim menaikan UMP. Salah satunya karena menjadi tuntutan kalangan buruh saat unjuk rasa pada 27 Oktober 2020 lalu.

“Ini yang menjadi tuntutan saat unjuk rasa pada 27 Oktober 2020 lalu. Saat itu ada tuntutan kenaikan sebesar Rp 600 ribu. Pertimbangan lain yaitu bahwa industri tetap harus berjalan. Itu jjga dari pertimbangan KHL (Kehidupan Hidup Layak) dan PPP (Purchasing, Power, Parity),” terang Khofifah.

Sementara itu, kenaikan UMP ini mendapatkan sambutan baik dari Serikat Pekerja Seluruh Indonsia (SPSI) Jawa Timur. Pasalnya, langkah tersebut tidak sejalan dengan keputusan Dewan Pengupahan Nasional. Yang menyatakan bahwa UMP tidak dinaikan.

“Kenaikan UMP itu ditentukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi masing-masing. Karena akurasinya jauh lebih tepat. Untuk itu, setelah kita bersidang selama dua minggu dengan dewan pengupahan provinsi, bersama ibu Gubernu untuk menaikan UMP. Dan diputuskan naik Rp 100 ribu, atau sebesar 5,65 persen,” ujar Ketua SPSI Jawa Timur, Ahmad Fauzi.

Sebagai informasi, kenaikan UMP Jatim ini bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) no 11 tahun 2020 yang meminta agar tidak menaikan UMP.

Untuk itu, Ahmad menyebut bahwa naiknya UMP ini diharapkan bisa meredam aksi unjuk rasa di wilayah Jawa Timur yang menuntut naiknya Upah Minimum.

“Sepertinya sangat bisa meredam. Karena kita di Jatim sudah bisa keluar dari kungkungan yang meminta untuk tidak naikan UMP. Dan di jawa timur sudah dinaikan,” pungkasnya. [yog/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar