Politik Pemerintahan

Terapkan Ranperda Perlindungan Tenaga Kependidikan

Dewan Gresik Studi Banding ke Kemendikbud

Gresik (beritajatim.com) – Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik, melakukan studi banding ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Itu terkait akan diterapkannya Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Perlindungan Tenaga Kependidikan.

Selama di Kemendikbud, DPRD Gresik melalui komisi empat meminta masukan serta arahan agar tidak berbenturan dengan aturan pemerintah. Ketua Pansus Komisi IV DPRD Gresik Khoirul Huda mengatakan, konsultasi Pansus ke Kemendikbud terkait akan diperberlakukannya Ranperda Perlindungan Tenaga Kependidikan.

“Setelah kami melakukan konsultasi hasil yang didapat penganggaran terkait ranperda ini, kewenangannya diserahkan ke pemerintah daerah. Sedangkan untuk seleksi tenaga guru yang melalui tes atau inpassing anggaranya diserahkan ke Kementrian,” katanya, Selasa (21/05/2019).

Politisi asal PPP itu menyatakan, saat ini di Kemendikbud sedang berlangsung workshop tentang perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini merupakan salah satu bentuk implikasi terhadap Permendikbud.

Di dalam draft Ranperda tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib dibuat turunan yang dijelaskan di dalam peraturan bupati (Perbup). Dalam hal ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Gresik yang nantinya bertanggungjawab dalam mengawal secara teknis akan munculnya perbup.

“Secara prinsip Ranperda yang akan dibuat itu harus mengakomodasi tentang perlindungan, kesejahteraan dan penghargaan terhadap tenaga pendidik,” ungkap Khoirul Huda.

Ia menambahkan, Ranperda tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada prinsipnya sudah mengakomodasi tiga hal. Pertama, perlindungan, kedua kesejahteraan dan yang terakhir penghargaan. “Dari semua tiga hal itu akan dibuat turunan sebagai bentuk peraturan perundang undangan pelaksana teknis dari Permendikbud nomor 10 tahun,” tambahnya.

Sementara itu, secara terpisah Ketua Pansus II DPRD Gresik Jumanto juga melakukan hal yang sama. Bedanya, komisi dua konsultasi ke Kementrian Perhubungan terkait Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan. Baik Penyelenggaraan Perhubungan Darat, Laut, maupun Udara serta kereta api.

“Tujuan Ranperda ini dibuat menjadi perda, adalah untuk mendukung kegiatan perekonomian daerah. Sebab, pemerintah mempunyai kewenangan mengatur sistem transportasi. Harapannya, adanya perda ini bisa menghasilkan PAD,” pungkasnya. [dny/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar