Politik Pemerintahan

Dewan Gresik Kecewa dengan Kontraktor Proyek Alun-Alun

Ketua Komisi III DPRD Gresik Asroin Widiana (kanan) saat Melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) Proyek Revitalisasi Alun-Alun yang masih Molor

Gresik (beritajatim.com) – Komisi III DPRD Gresik, kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah proyek yang dinilai bermasalah. Salah satunya proyek yang mendapat evaluasi adalah revitalisasi Alun-Alun Kabupaten Gresik. Pasalnya, terkait proyek ini, dewan menilai pengerjaan proyek tersebut sudah diluar batas waktu. Jika tidak selesai pada akhir Januari 2019, Komisi III mengancam bakal merekomendasikan pemutusan kontrak kerja.

Ketua Komisi III DPRD Gresik Asroin Widyana menuturkan, sejauh ini pengerjaan proyek masih 92 persen. Padahal, kalau merujuk pada kotrak kerja, kontraktor tersebut sudah melampui batas waktu yang ditentukan. Idealnya, kontraktor sudah diputus kontrak pada bulan Desember 2018 lalu. “Kalaupun ada waktu perpanjangan, hanya diberikan maksimal kerja 50 hari. Sebab, kontraktor dianggap gagal mendapatkan perpanjangan kerja,” ujarnya, Rabu (9/01/2019).

Politisi asal Golkar itu menyatakan proyel revitalisasi alun-alun harus diselesaikan akhir Januari 2019. Namun, jika pada batas waktu yang ditentukan mbeleset lagi. Komisinya merekomendasikan supaya diputus kontrak. “Januari 2019 akhir harus selesai,” ungkapnya saat melakukan sidak.

Selain mengkritisi terkait keterlambatan kerja kontraktor. Asroin juga menilai banyak fisik proyek dibangun tidak rapi. Hal itu dicontohkan seperti lintasan lari sampai railing pagar. Dia menilai ada beberapa pagar yang dinilai tidak sesuai spesifikasi. Padahal, jauh hari pihaknya sudah berulangkali mengingatkan agar dilakukan pembongkaran pagar. “Kenyataannya permintaan tersebut tidak pernah diindahkan oleh kotraktor. Tentu saja, membuat dirinya dan kalangan dewan lain sangat geram,” ujarnya.

Komisi III DPRD Gresik juga sudah memperingatkan termasuk memberikan teguran. Hal ini karena beberapa pagar yang dinilai tidak sesuai spesifikasi. Tapi, kontraktor pelaksana proyek tidak mendengarkan permintaan dewan.

Menanggapi hal ini, Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Tri Handayani mengaku sudah melakukan mekanisme sesuai aturan yang berlaku. Termasuk memberlakukan denda pada kontraktor. Dia mengungkapkan denda yang berhasil di berikan kepada kontraktor yaitu senilai Rp 7,2 juta per hari.

Dia meminta agar kontraktor segera menyelesaikan pekerjaanya. Pasalnya, proyek yang berpusat di tengah kota tersebut bakal diresmikan pada awal Maret 2018 mendatang. “Denda berlaku sejak kontrak dipusut, kami juga sudah selalu mengingatkan agar proyek dikerjakan secepatnya dan tepat waktu,” pungkasnya. [dny/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar