Politik Pemerintahan

Dewan Duga Alokasi Dana Kelurahan di Sampang Cacat Hukum

Foto ilustrasi

Sampang (beritajatim.com) – Alokasi Dana Kelurahan (ADK) di enam Kelurahan di Kecamatan/Kabupaten Sampang, bakal menuai masalah. Pasalnya, dana yang dikucurkan pemerintah daerah melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2019 diduga cacat hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Aulia Rahman, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Sampang usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke enam kelurahan, Rabu (20/11/2019).

“Masing-masing kelurahan di Sampang mendapat kucuran dana Rp 800 juta, tetapi menurut saya ada kejangalan karena dana tersebut belum jelas payung hukumnya,” terangnya.

Bahkan, saat Legislator tersebut menanyakan camat kota Sampang tidak bisa menjelaskan apakah dana tersebut bisa dikontraktualkan sebagai kegiatan proyek fisik.

“ADK itu masih kita pertanyakan, apalagi sistem kerjanya di kontrakkan atau di Pokmaskan. Sebab aturan hukumnya tidak jelas, buktinya pada saat Camat Sampang kita panggil tidak bisa menjawab,” jelasnya.

Tak hanya itu, Aulia pesimis jika ADK per kelurahan Rp 800 juta tersebut bisa terserap. Sebab, sampai detik ini belum ada kegiatan proyek berjalan yang bersumber dari ADK.

“Kalau kegiatan proyek ADK dikontraktualkan prosesnya panjang, masih butuh konsultan perencana dan lain-lain,” jelasnya.

Terpisah, Ach Wardi, Lurah Gunung Sekar, Kecamatan Sampang saat dikonfirmasi mengatakan, pekerjaan untuk ADK di enam Kelurahan yang ada di Kabupaten Sampang dikontraktualkan.

“Anggaran ini untuk pembangunan infrastruktur karena sudah ada petunjuknya, mengenai warning dari anggota dewan kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan tidak ada masalah dan cepat selesai semua. Karena ADK ini memang baru pertama kali di Sampang,” tandasnya. [sar/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar