Politik Pemerintahan

Deputi Pelayanan Publik Kemenpan-RB Cek Fasilitas Pelayanan Polres Gresik

Gresik (beritajatim.com) – Pasca meraih predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK), serta predikat Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM). Polres Gresik, kembali disidak oleh Deputi pelayanan Publik Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan-RB) Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA.

Kedatangan Diah Natalia ke Polres Gresik bukan pertama kalinya. Kunjungannya kali ini untuk mengecek sejumlah fasilitas pelayanan publik.

Bagi kepolisian setempat meraih predikat WBK bukan akhir dari perjuangan pembangunan Zona Integritas (ZI). Tapi justru merupakan permulaan memasuki tahap pembuktian komitmen perubahan yang bukannya tidak beresiko, dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sebagai Unit kerja yang sudah meraih predikat WBK, dan predikat WBBM Polres Gresik memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga, kepercayaan masyarakat akan dapat diraih.

Sejumlah fasilitas pelayanan publik Polres Gresik yang dicek oleh Deputi Pelayanan Publik Kemenpan-RB. Diantaranya, ruang pelayanan masyarakat seperti SPKT, SKCK, Inafis, ruang konseling, ruang laktasi dan beberapa fasilitas yang telah di siapkan di gedung Paramasatwika 98.

“Peningkatan fasilitas pada ruang pelayanan masyarakat menjadi nilai plus dalam menjaga, dan mempertahankan predikat yang sudah diraih Polres Gresik,” ujar Diah Natalia, Selasa (6/08/2019).

Sementara itu, Kapolres Gresik AKBP Wahyu S.Bintoro mengatakan, salah satu upaya untuk mempertahankan predikat WBKK, dan pedikat WBBM. Polres Gresik harus meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat.

“Semua fasilitas itu kami tingkatkan pelayanannya. Kami juga melaporkan akan membangun Mapolres Gresik baru sebagai komitmen untuk mempertahankan WBBM dan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Ia menambahkan, mempertahankan predikat WBK dan WBMM, Polres Gresik harus bisa mempertahankan zona integritas, memperketat pengawasan, menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Pembangunan zona integritas tidak berhenti saat predikat WBK/WBBM diraih, tetapi harus dipertahankan dan dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang tujuan utamanya adalah meraih kepercayaan masyarakat,” pungkasnya. [dny/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar