Politik Pemerintahan

Demokrat-Nasdem Incar Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan di Surabaya

Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto.Foto: Ibnu

Surabaya (beritajatim.com) – Fraksi Demokrat- Nasdem DPRD Surabaya mengincar dua jabatan pimpinan alat kelengkapan dewan. Ketua Fraksi Demokrat – Nasdem, Herlina Harsono Njoto mengungkapkan, dua alat kelengkapan dewan yang menjadi target fraksinya adalah ketua komisi dan badan.

Menurutnya, target tersebut proporsionalis dengan perolehan kursi di DPRD. Namun, ia menegaskan, bahwa fraksinya tak memiliki target untuk menduduki pada komisi-komisi tertentu. “Personel fraksi kami siap ditempatkan di mana saja. Tak ada patokan komisi A, B, C maupun D,” sebutnya, Rabu (4/9/2019).

Ia mengaku, selama ini di beberapa komisi sudah ada beberapa anggota fraksinya yang berpengalaman, seperti Elok Cahyani di Komisi A Bidang Kesra, M. Mahmud yang pada periode sebelumnya menjadi anggota Komisi C Bidang Pembangunan. “Semuanya komplit dengan latar belakang macam-macam,” paparnya.

Anggota fraksi Partai Demokrat – Nasdem,terdiri dari empat orang politisi Partai Demokrat dan 3 orang politisi Parta Nasdem. Herlina mengatakan, dengan komposisi tersebut, fraksinya menjadi diperhitungkan dalam pembentukan alat kepengkapan dewan. “Beberapa fraksi tertarik utuk menjalin komunikais dengan kami,” ungkap Mantan Ketua Komisi A ini.

Namun demikian, Herlina mengakui, hingga saat ini pihaknya belum menjalin koalisi guna merealisasikan target fraksinya untuk mendapatkan posisi di alat kepengkapan dewan. “Kalau komunikasi sudah kami lakukan dengan semua fraksi dan partai. Tapi, untuk membentuk jaringan masih proses penjajakan,” paparnya

Herlina menambahkan, untuk pembentukan alat kelengkapan DPRD masih menunggu pimpinan DPRD definitif. Pembentukan alat kelengkapan dewan, tak menunggu penetapan tata tertib DPRD. Menurutnya, tata tertib bisa menyusul setelah pimpinan definitif di tetapkan.

“Karena tata tertib DPRD (sebelunya) sudah ditetapkan dengan peraturan DPRD, dan tak ada batas waktunya. Jadi, tatib ini masih sah dipakai saat ini dengan mengacu pada PP 12 Tahun 2018,” katanya

Hanya sayangnya, lanjut Herlina, hingga kini ada kendala untuk segera membentuk alat kelengkapan dewan, karena masih ada parpol yang belum menetapkan pimpinan DPRD definitif. [ifw/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar