Politik Pemerintahan

Demokrasi Tak Lagi Demokratis?

Pamekasan (beritajatim.com) – Momentum pesta demokrasi lima tahunan yang semestinya berlangsung secara demokratis, cenderung diabaikan hanya dengan kepentingan sepintas. Khususnya akibat perbedaan perspektif maupun pilihan yang justru bisa berujung pada perpecahan.

Hal itu tidak lepas dari minimnya pemahaman masyarakat akan esensi penting dari sebuah proses demokrasi, apalagi perbedaan pandangan politik maupun dukungan merupakan sebuah keniscayaan yang harus disikapi secara bijak dan tentunya dengan kepala dingin.

Memang terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai senjata untuk menarik hati pemilih dalam sebuah proses demokrasi, salah satu di antaranya dengan mendekatkan diri kepada konstituen. Hal tersebut merupakan salah satu cara jitu untuk menarik simpati masyarakat di sebuah daerah pemilihan (dapil).

Hanya saja, strategi tersebut adakalanya tidak berjalan mulus karena adanya pihak lain yang memiliki perspektif berbeda dalam sebuah proses pesta demokrasi. Bahkan tidak jarang, masyarakat justru terpengaruh dengan sebuah statment yang dapat merugikan pihak lain. Semisal kampanye hitam hingga politik SARA dan lainnya.

Bahkan perbedaan perspektif dalam sebuah pandangan politik yang semestinya menjadi sebuah keniscayaan, justru bisa menjadi perpecahan yang berujung pada konflik. Padahal kondisi tersebut hanya demi kepentingan sesaat dengan durasi waktu yang cukup singkat, maksimal hanya lima tahun.

Fakta terbaru insiden penghadangan yang dilakukan sejumlah warga terhadap rombongan Cawapres Nomor Urut 2, KH Ma’ruf Amin saat hendak berziarah ke Makam Kiai Suhro di Desa Jemberingin, Proppo, Senin (1/4/2019) lalu. Bahkan insiden tersebut juga viral di berbagai jejaring media sosial (medsos).

Sejumlah warga dengan kapasitas berbeda juga turut angkat bicara mengomentari insiden yang menimpa KH Ma’ruf Amin bersama rombongan. Mulai dari komentar diplomatis, pembelaan hingga komentar menohok yang cenderung ‘menyerang’ sosok cawapres yang berpasangan dengan Calon Presiden Joko Widodo.

Terlebih dalam video penghadangan yang viral di medsos, juga terdapat oknum massa yang mencaci maki Kiai Ma’ruf dengan umpatan tidak senonoh. Kondisi tersebut tentunya memancing animo dan partisipasi aktif dari kalangan warga Nahdliyin, apalagi sosok yang dicaci merupakan mantan Rais ‘Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Salah satunya dibuktikan dengan kedatangan jajaran Pengurus Cabang (PC) NU Pamekasan ke Mapolres setempat, Jl Stadion 81, Selasa (2/4/2019) malam. Hal itu dilakukan sebagai upaya menindaklanjuti insiden penghadangan Kiai Ma’ruf, sekaligus menyampaikan seruan agar tidak terjadi kejadian serupa karena dinilai menciptakan ketakutan di masyarakat.

“Selama ini kami lebih memilih diam dan menghargai perbedaan, bahkan sekalipun ada tokoh-tokoh lain yang sering menghina simbol maupun tokoh NU yang datang ke Pamekasan. Tapi kenapa ketika tokoh kami (Kiai Ma’ruf) datang kok mereka melakukan seperti ini,” kata Ketua Rabithah Ma’ahid Islami (RMI) PCNU Pamekasan, KH Nasiruddin Abdul Bar, dikutip dari website resmi PCNU Pamekasan, Rabu (3/4/2019).

Memang dalam beberapa bulan terakhir, juga sempat terjadi hal serupa berupa penolakan atas kedatangan Capres Prabowo Subianto yang berkunjung ke Pamekasan. Namun hal tersebut tidak terjadi seperti yang dialami KH Ma’ruf Amin, yang justru gagal melakukan ziarah akibat insiden tersebut.

Bahkan Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf juga angkat bicara sekaligus menyayangkan insiden yang menimpa Kiai Ma’ruf. “Kita prihatin sekaligus menyesalkan aksi penghadangan terhadap salah satu calon wakil presiden yang sebenarnya diperbolehkan menurut Undang-undang untuk melakukan perjalanan politik ke manapun sesuai ketentuan KPU,” ungkapnya.

Bahkan tokoh yang akrab disapa Gus Ipul masih yakin, aksi penolakan terhadap Kiai Ma’ruf bukanlah karakter asli masyarakat Madura, yang selama ini punya tradisi kuat menghormati tamu. “Bisa dilihat kalau ada tamu pasti orang Madura akan membersihkan rumah, bahkan ada juga yang sampai mengecat rumah. Lebih-lebih jika tamunya adalah seorang ulama,” jelasnya.

“Maka dari itu, ini (kejadian di Pamekasan) aneh, bukan karakter Madura. Mungkin ada kesalahpahaman atau terprovokasi, ini bukan asli Madura,” tegas pria yang juga tercatat sebagai salah satu Ketua PBNU.

Tidak hanya itu, insiden tersebut tentunya juga mencedarai upaya komitmen pelaksanaan pemilu damai yang digaungkan sejumlah tokoh yang mengatasnamakan Komunitas Ulama dan Habaib. Termasuk program Focus Group Discussion atau FGD dalam rangka menjaga kerukunan dan toleransi menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 di Ball Room Hotel Odaita, Jl Raya Sumenep Nomor 88 Pamekasan, Rabu (27/3/2019) lalu.

Bahkan kegiatan yang digelar Satgas Nusantara Polres Pamekasan, mengusung tema ‘Menjaga Kerukunan dan Toleransi Menuju Pamakasan Damai Guna mensukseskan Pelaksanaan Pemilu 2019’ dihadiri ratusan peserta dari berbagai elemen maupun ormas berbeda di daerah berslogan Bumi Gerbang Salam. [pin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar