Politik Pemerintahan

Demo Tolak Calon Tunggal Pilbup Kediri Memanas, Massa Banting Microfon

Kediri (beritajatim.com) – Diawali dengan aksi long march, puluhan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Penegak Demokrasi Kediri Djayati berjalan kaki menuju kantor KPU Kabupaten Kediri. Mereka berunjuk rasa menolak wacana calon tunggal dalam Pilbup Kediri 2020.

Massa juga membentangkan berbagai poster tuntutan. Diantaranya, ‘Menolak Skenario Calon Bupati Tunggal, Gagalkan Cabup Tunggal, Kabupaten Kediri Darurat Demokrasi. Rakyat Kediri Tidak Takut Dukungan Istana Cabup, Tunggal Lawan!! dan masih banyak lagi. Kemudian juga membakar dupa dan membawa bunga yang mereka maknai sebagai upaya untuk mengusir roh jahat yang menyelimuti Kantor KPU.

Wacana tersebut digulirkan oleh PDI Perjuangan dengan menggagas ‘Koalisi Istana’ untuk mengusung Hanindhito Himawan Pramana, putra Seskab Pramono Anung. Dalam orasinya, massa menyebut wacana calon tunggal sebagai bentuk monopoli dan oligarki politik yang bertentangan dengan sistem demokrasi.

Mengingat, selama ini partai politik telah mengadakan proses penjaringan yang diikuti oleh sejumlah nama bakal calon. Sementara itu, Dhito (Hanindhito Himawan Pramana) sendiri dianggap tidak mengikuti pennjaringan maupun penyaringan di parpol termasuk PDIP.

“Menurut Undang-undang calon tunggal diperbolehkan jikalau memang tidak ada yang mencalonkan, tapi kalua banyak yang mencalonkan dan kemudian dihambat dengan berbagai macam cara terjadinya calon tunggal itu adalah pelanggaran terhadap etika dan fatsun politik, sehingga tujuan demokrasi menjadi tidak maksimal,” seru Khoirul Anam, korlap aksi, Senin (9/3/2020).

Ada enam poin tuntutan yang disampaikan. Antara lain, Kepala Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan segala otoritasnya untuk tidak merekomendasikan Hanindhito Himawan Pramana dan mengganti dengan salah satu nama kader terbaik PDIP yang mengikuti proses penjaringan dan penyaringan yang diadakan oleh DPC PDI Kabupaten Kediri.

Poin kedua, kepada parpol-parpol lain yang juga telah mengadakan pendaftaran penjaringan dan penyaringan bakal calon bupati Kediri agar juga memilih salah satu nama yang mengikuti penjaringan dan penyaringan calon bupati tersebut dan bukan orang yang diluar nama-nama sebagai peserta.

Kemudian bahwa fungsi parpol dalam system demokrasi kita adalah penyedia kader bangsa dan untuk menjadi calon pemimpin dari salah satu parpol jika mencukupi syarat. Apabila tidak mencukupi syarat bisa berkoalisi dengan partai lain dan kemudian kemenangannya ditentukan oleh rakyat pemilih.

Selanjutnya, kepada semua pihak KPU, KPUD, Bawaslu, DPRD, DPR RI, Mendagri dan parpol-parpol agar menjaga marwah demokrasi agar tidak disalahgunakan menjadi bentuk monopoli dan oligarki politik.

Kepada semua parpol yang telah membuka penjaringan dan penyaringan bakal calon bupati Kediri secara terbuka untuk publik dan telah menerima nama-nama yang telah mendaftar. Jikalau sampai mengangkat nama selain nama-nama pendaftar dalam penjaringan dan penyaringan maka parpol tersebut sama dengan melakukan pembohongan dan pembodohan publik.

Aksi unjuk rasa yang semula berjalan damai, sempat berubah memanas saat massa tersinggung karena hanya ditemui oleh jajaran komisioner kpu di jalanan. Massa kemudian membanting sejumlah microfone dan mengeluarkan umpatan, sebagai wujud kekecewaan. Sementara itu, aparat kepolisian yang mengawal aksi bersama Satpol PP akhirnya mengevakuasi komisioner KPU.

Unjuk rasa berakhir, setelah demonstran dizinkan masuk untuk berdialog di Kantor KPU. “Kami berlima tadi bermaksud untuk menjemput bapak/ibu semua. Tidak ada niat untuk menemui di jalanan. Kami mengucapkan selamat datang ke Kantor KPU dan prinsipnya kami terbuka untuk berdiskusi bersama,” kata Ketua KPU Kabupaten Kediri, Ninik Sunarmi.

KPU justru berterima kasih dengan adanya aksi tersebut yang dapat memacu semangat KPU untuk menjaga marwah demokrasi di Kabupaten Kediri. Massa kemudian bergeser ke Gedung DPRD Kabupaten Kediri untuk menggelar aksi serupa dengan tuntutan yang sama. Mereka mengancam akan menempuh jalur perlawanan melalui gugatan hukum, apabila wacana calon tunggal tetap terjadi. [nm/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar